Kompas TV nasional sapa indonesia

Pemerintah Anggarkan Dana 90 Miliar untuk "Influencer", Ini Kritik ICW!

Jumat, 21 Agustus 2020 | 22:49 WIB

KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch, ICW, mengkhawatirkan naiknya penggunaan jasa influencer oleh pemerintah, seolah terbiasa mengambil jalan pintas.

Menurut ICW,  memanfaatkan influencer, dapat memengaruhi opini publik, atas kebijakan-kebijakan tertentu.

Lembaga pemantau korupsi, ICW, menyebut, pemerintah telah menghabiskan 90,45 miliar rupiah untuk aktivitas digital yang melibatkan influencer atau pemengaruh.

ICW mencatat,  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat anggaran belanja terbesar untuk penggunaan jasa influencer, mencapai 77,66 miliar rupiah.

Disusul  kementerian komunikasi dan informatika dengan 10,83 miliar rupiah.

Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,6 miliar rupiah.

Kementerian perhubungan  195,8 juta rupiah, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran 150 juta rupiah.

Peneliti ICW,  Egi Primyogha khawatir,  peningkatan penggunaan jasa inluencer akan membuat pemerintah terbiasa mengambil jalan pintas, untuk memengaruhi opini publik terkat kebijakan yang kontroversial.

Sementara Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, pengerahan influencer dapat pengaruhi publik apabila informasi yang dipublikasikan bayaran, bukan pendapat pribadi.

Tenaga ahli utama, Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Ardian membantah temuan ICW itu.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki kanal-kanal resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"pemerintah memiliki saluran resmi, seperti Kominfo, kemudian juga ada juru bicara-juru bicara dari istana, di KSP. Itu saluran resmi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan atau regulasi,” kata donny gahral, seperti kami kutip dari kompas.com.

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate mengaku tak mengetahui temuan ICW itu.

Namun menurut Plate, kementeriannya memiliki program pelatihan agar peserta memiliki kemampuan influencer yang baik.

Penulis : Aleksandra Nugroho





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:43
WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA MINTA PENGUSAHA BERIKAN THR KE KARYAWAN TEPAT WAKTU   MENTERI PPPA: PEREMPUAN TULANG PUNGGUNG PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN ANJURKAN AGAR TAK ADA AKTIVITAS BUKA PUASA BERSAMA DI MASJID   MASJID ISTIQLAL DIBUKA UNTUK IBADAH SHALAT TARAWIH, MAKSIMAL 2.000 ORANG JEMAAH   KEMENTERIAN PPPA DORONG SATUAN PENDIDIKAN SEMAKIN RAMAH TERHADAP ANAK DAN REMAJA   KEMENPAREKRAF BERENCANA JADIKAN SEJUMLAH DESA WISATA SEBAGAI PERCONTOHAN PENERAPAN TES GENOSE   MENHAN PRABOWO SUBIANTO HARAP RI-KOREA SELATAN DAPAT MEMPERKUAT KERJA SAMA INDUSTRI BIDANG PERTAHANAN   MPR HARAP JURNALIS BERI OPTIMISME KEPADA MASYARAKAT UNTUK BISA BANGKIT DAN HADAPI PANDEMI COVID-19   POLISI IMBAU TERDUGA TERORIS YANG MASUK DALAM DPO UNTUK MENYERAHKAN DIRI AGAR MEMUDAHKAN PROSES HUKUM   POLRI: 12 TERDUGA TERORIS YANG DITANGKAP DI JAKARTA BELUM TERAFILIASI DENGAN KELOMPOK TERORIS JAD ATAUPUN JI   PEMKOT DEPOK LARANG KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA SAAT RAMADAN DI LEMBAGA PEMERINTAH HINGGA MASJID   PEMKOT BANDUNG LARANG WARGA GELAR "SAHUR ON THE ROAD" SELAMA RAMADAN   KEPALA BNPB MINTA WARGA RENTAN TERTULAR COVID-19 DIPRIORITASKAN DALAM PENANGANAN BENCANA NTT   DISHUB DKI: PELAYANAN BUS AKAP DITIADAKAN SAAT LARANGAN MUDIK LEBARAN BERLAKU, YAKNI 6-17 MEI 2021