Kompas TV TALKSHOW rosi

Beragam Salah Kaprah Seputar Covid-19 - ROSI (Bag 2)

Jumat, 14 Agustus 2020 | 06:31 WIB

Memasuki usia kemerdekaan yang ke-75 tahun, Indonesia diuji Pandemi Corona. Tapi, ini bukan menjadi halangan kita untuk tetap optimis bahwa kita bisa maju.

4 Agustus lalu, Presiden Jokowi menandatangani Inpres No.6 Tahun 2020 tentang penanganan disiplin  dan penegahakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sejauh mana Inpres ini mampu menjadi jalan keluar bagi pandemidan resesi ekonomi yang menghantui Indonesia?

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020. Inpres tersebut merupakan intruksi tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum, dalam pengendalian covid-19.

Dalam Inpres tercantum aturan sanksi hukum pada kedisiplinan masyarakat dalam mengahadapi covid-19. Satgas Covid-19 Kota Pontianak saat ini tengah mengkaji penerapan Inpres tersebut. Inpres nantinya akan dimasukan ke dalam peraturan yang dikeluarkan daerah.

Untuk Kota Pontianak, pengkajian dilakukan dengan menyelaraskan dengan kearifan lokal masyarakat, sehingga sanksi yang diterapkan dapat menimbulkan efek jera tanpa bertentangan dengan norma kearifan lokal.

Meski tengah dalam kajian, pemberian sanksi sebelumnya telah diatur dalam Perda Kota Pontianak. Sebelumnya, sanksi diberikan hanya kepada pemilik usaha yang lalai terhadap protokol kesehatan.

Satgas covid-19 mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Editor : Yudho Priambodo



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:49
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19