Gandeng KemenPPA, BNPT RI Tunjukkan Konsistensi Perlindungan Perempuan dan Anak

JAKARTA, KOMPAS.TV – Demi mewujudkan konsistensi selalu hadir dalam melindungi perempuan dan anak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) menguatkan kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Dalam sambutannya di Hotel Sofyan Jakarta pada Rabu (10/7), Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono, A.k., M.M., CA., mengatakan, BNPT RI datang ke KemenPPPA sesuai dengan komitmen BNPT untuk konsisten hadir melindungi perempuan dan anak.

Bangbang juga menjelaskan latar belakang urgensi penandatanganan perjanjian kerja sama ini, karena didapati adanya peningkatan keterlibatan perempuan dan anak dalam melancarkan ancaman teror.

Baca Juga: Jelang HUT RI ke-79, BNPT Lakukan Sosialisasi dan Pra Audit Standar Pengamanan Hotel di Kaltim

"Tren menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan peran perempuan dan anak. Tadinya mereka hanya mendukung logistik, membantu menyembunyikan tempat persembunyian. Akan tetapi saat ini mereka dilibatkan menjadi pelaku propaganda, bahkan menjadi perekrut aktif," jelasnya.

Lebih lanjut, Sestama BNPT RI tersebut juga menerangkan makna luas arti perlindungan anak dan kaitannya dengan visi Indonesia Emas 2045.

"Bicara perlindungan kita bicara masa depan. Perlindungan anak tidak hanya melindungi secara fisik tapi juga infrastruktur, perkembangan mentalnya, intelektualhya, sehingga siap menyambut era Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Kemen PPPA Titi Eko Rahayu S.E., M.A.P. , mengutarakan pentingnya peran multi sektor dalam penanganan permasalahan ini.

"Permasalahan keterlibatan anak dalam permasalahan terorisme merupakan permasalahan multifaktor, sehingga dibutuhkan penanganan dan intervensi yang multi sektor seperti PKS kita hari ini dengan BNPT," tuturnya.

Baca Juga: BNPT Ungkap Keberhasilan Penanggulangan Terorisme Selama 2023 di Depan Komisi III

Adapun ruang lingkup PKS ini terdiri dari:

• pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
• penanganan dalam perlindungan khusus anak korban jaringan terorisme;
• peningkatan kapasitas sumber daya;
• pertukaran data dan informasi.

Sebelumnya pada tahun 2022, KemenPPPA bersama BNPT telah menandatangani nota kesepahaman terkait Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, dimana PKS ini merupakan turunan nota kesepahaman tersebut.