Pemberian Paralegal Justice Award 2023 Meningkatkan Pelayanan Hukum Desa -MA NEWS

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham mengadakan Paralegal Justice Award 2023.

Acara ini dibuka secara simbolis oleh Profesor Widodo Ekatjahjana, Kepala BPHN Kemenkumham, dengan didampingi oleh RM Dewo Broto Joko Putranto, Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, serta Soebandi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Partisipan acara ini adalah 565 kepala desa dari seluruh Indonesia dan berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2023, di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara.

Langkah ini diambil untuk menghidupkan kembali peran kepala desa dan lurah sebagai hakim perdamaian adat dalam menangani perkara hukum di desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widodo Ekatjahjana menyatakan bahwa Paralegal Justice Award adalah bentuk apresiasi kepada desa dan kelurahan yang berperan sebagai juru damai di wilayah mereka.

Penghargaan yang diberikan termasuk Penghargaan Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita, yang dipilih melalui voting daring oleh masyarakat.

Kajian Legal Needs Survey oleh IJRS dan BPHN pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang mengalami masalah hukum cenderung mencari bantuan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

Oleh karena itu, peran paralegal, termasuk kepala desa dan lurah, sangat penting dalam menyelesaikan masalah hukum di desa.