KOMPAS.TV - Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang disahkan pada 20 Maret 2025 telah memicu polemik di berbagai kalangan. Pro dan kontra terhadap UU TNI ini dikarenakan takut tergerusnya supremasi sipil oleh TNI.
Proses pembahasan revisi UU TNI juga mendapat sorotan tajam. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup dan terburu-buru, tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai.
Hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Namun, usai Presiden Prabowo menandatangani UU TNI apa yang bisa diharapkan atau memang sebuah kecemasan bari rakyat sipil.
Seperti apa Istana menanggapi UU TNI yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo! Simak selengkapnya bersama Wartawan Istana Harian Kompas 2004-2025, Suhartono di Podcast Istana & Presiden. Hanya di YouTube KompasTV!
#prabowo #tni #militer #soekarno #jokowi #sby #megawati #gusdur #habibie
Digital Manager : Haris Mahardiansyah
EP: Anna Ariestania
Produser: Leiza Sixmansyah
Video Editor: Noval
Grafis Thumbnail: Rafsyan
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.