Status Geopark Toba Terancam Dicabut, Anggota DPR RI Ini Ingatkan Pentingnya Keseriusan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Status keanggotaan Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark terancam dicabut lantaran kelambanan pemerintah dalam menjalankan rekomendasi perbaikan tata kelola Geopark Toba.

"Sudah mendapat kartu kuning dan diberi waktu dua tahun untuk perbaikan, jangan disia-siakan. Jangan sampai status Toba di UNESCO Global Geopark dicabut, nanti menyesal," kata Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Menurut Bane, di sinilah pentingnya pemahaman bersama, termasuk langkah pemerintah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pengelolaan kawasan Danau Toba sebagai magnet pariwisata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Baca Juga: TNI Jaga Kelestarian Danau Toba dan Bersihkan Eceng Gondok

"Status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan. Label geopark juga bukan tujuan akhir, titel ini harus dipertanggungjawabkan," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Selasa.

Adapun manfaat dari status Geopark Kaldera Toba yang diakui secara global oleh UNESCO, seharusnya bisa meningkatkan pariwisata, mengembangkan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesadaran akan warisan geologi - edu-wisata.

Geopark berskala UNESCO

Geopark di Indonesia, baik yang berskala nasional maupun UNESCO Global Geopark, berada di bawah pengelolaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bane menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji agar pengelolaan geopark dapat dilakukan maksimal dan memberi manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat.

"Dengan banyaknya tugas Kementerian ESDM, ada kekhawatiran pengelolaan geopark menjadi tidak diutamakan, padahal ini hal penting, karena mendapat status Geopark dari UNESCO juga tidak mudah,” ungkap Bane.

Baca Juga: Wisatawan Rusia Kehilangan Motor di Palembang saat Perjalanan ke Danau Toba