Pemprov Jakarta Enggan Ikuti Langkah Jabar Kirim Anak Sekolah ke Barak: Kami Pilih Kegiatan Positif

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim menyatakan Pemprov Jakarta tidak akan mengikuti langkah Pemprov Jawa Barat yang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer.

Pria yang akarab disapa Chico itu menyebut Jakarta memiliki kebijakan tersendiri terkait penertiban dan pembinaan masyarakat. Menurutnya, Pemprov Jakarta akan memberi ruang kepada warga untuk berkreasi di tempat seharusnya seperti taman dan perpustakaan.

"Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," kata Chico, Senin (12/5/2025).

Chico menambahkan, tujuan Pemprov untuk memberi ruang kreatif kemudian menghasilkan kebijakan perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan. Chico menyatakan Pemprov Jakarta memilih untuk mengedepankan kegiatan positif.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Pencuri di Bawah Rp10 Juta Daripada Dipenjara, Lebih Baik Dibawa ke Barak Militer

"Kami akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif, makanya taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," kata Chico dikutip Antara.

Di lain sisi, terkait premanisme di Jakarta, Chico mengatakan Pemprov telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Operasi premanisme bersama Polda Metro Jaya disebutnya akan dilakukan pada 15-30 Mei 2025.

Chico berharap operasi ini dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku premanisme. 

"Harapan kami operasi ini bukan hanya menangkap atau memproses hukum, tapi juga memberikan efek jera sehingga kegiatan-kegiatan yang ilegal dan khususnya berbentuk kekerasan itu bisa dicegah," katanya.

Selain itu, staf Gubernur Jakarta Pramono Anung itu menyebut pihaknya akan menertibkan atribut ormas yang melanggar izin. Pasalnya, izin atribut di ruang publik harus ditertibkan karena menyangkut pemasukan daerah dan pembayaran pajak.

Baca Juga: Pelamar PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Pramono Anung: Ini Lebih dari yang Dibutuhkan