Sambut Tahun Ajaran Baru, Mensos Sebut 45 Sekolah Rakyat di Berbagai Lokasi Siap Digunakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan kesiapan sekolah rakyat untuk tahun ajaran baru terdekat, 2025-2026. 

"Sampai sekarang kira-kira baru 45 yang fix, siap untuk diselenggarakan sebagai sekolah rakyat,” terang Gus Ipul di kantornya, Rabu (19/3/2025), dikutip dari Kompas.com. 

Gus Ipul menjelaskan, lokasi sekolah rakyat yang akan digunakan tersebar di beberapa kota atau kabupaten. 

"Baik di Jawa maupun luar Jawa, seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Pati, Malang, hingga Surabaya," sebut Gus Ipul.

Baca Juga: Prabowo Ingin Bikin Sekolah Rakyat, Ini Respons Komisi X DPR dan Ketua FSGI

Ia mengatakan, pemerintah menerima 198 usulan lokasi untuk sekolah rakyat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 151 sekolah sedang dalam kajian lebih lanjut. 

"Sekitar 115 lokasi berupa tanah kosong, sedangkan 36 lokasi berupa aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi," ungkapnya.

Ia juga menyatakan, Kemensos telah mengusulkan lebih dari 40 titik lokasi dan masih dalam proses evaluasi kelayakan. 

Pada tahap pertama, menurut keterangan Gus Ipul, pemerintah menargetkan sebanyak 200 sekolah rakyat beroperasi. 

“Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini semua bisa berjalan lancar. Target untuk memulai pelaksanaan belajar mengajar di tahun 2025 ini bisa kita selenggarakan," tutur Gus Ipul.

Baca Juga: Rencana Mensos Gus Ipul Luncurkan Sekolah Rakyat: Untuk Keluarga Miskin

Sekolah Rakyat 

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, sekolah rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak dari keluarga prasejahtera.

Program ini menawarkan fasilitas pendidikan komprehensif secara gratis, termasuk seragam, makan, dan asrama.

Sekolah rakyat akan membuka tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA dengan mengikuti standar pendidikan nasional.

Selain mata pelajaran formal, kurikulum khusus akan diberikan dengan penekanan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Proses seleksi siswa akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi keluarga dan dilanjutkan dengan tes akademik.

Rekrutmen siswa dan guru direncanakan akan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapat persetujuan dari Presiden.