Prabowo Ingin Tambah 100 Sekolah Rakyat Lagi, Lokasinya di Balai Latihan Kerja Kemnaker dan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat (SR). 

Program Sekolah Rakyat akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025. Rencana awal akan ada 100 lokasi SR yang dibuka. Jika ditambah dengan yang diinstruksikan presiden, totalnya akan jadi 200 SR.

Rico mengatakan lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) maupun pemerintah daerah (pemda) di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk bekerja sama mendukung program Sekolah Rakyat. 

Baca Juga: Berapa Gaji Guru Sekolah Rakyat 2025? Pendaftaran Seleksi Masih Dibuka

“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” kata Robben dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 2025 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat (20/6/2025), dikutip dari laman resmi Kemensos. 

Ia menuturkan, Presiden Prabowo menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip laman Kemensos, terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah.

Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak. Sedangkan sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah. 

Robben menekankan, kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya.

Baca Juga: Pemprov Bengkulu Dapat Kucuran Dana Rp200 Miliar untuk Dirikan Sekolah Rakyat

“Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” kata dia.

Menurut Kemensos, derdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. 

Robben mengatakan Presiden juga mencermati tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

Merespons kondisi tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemda untuk berkolaborasi.

“Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben. 

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah.