Menilik Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal 98: Respon Kontra hingga Data Tim Pencari Fakta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 menimbulkan reaksi kontra. 

Sebelumnya, Fadli Zon dalam wawancara bersama salah satu media online nasional menyebut tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pemerkosaan massal pada peristiwa 1998. Dia bahkan menambahkan, peristiwa pemerkosaan tersebut hanya rumor.

“Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli, seperti dikutip dari Kompas.com.

Dalam argumennya, dia mengatakan dirinya sudah pernah membantah keterangan tim pencari fakta soal pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan," imbuhnya.

Terhadap pernyataan Fadli, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Fadli Zon sebagai kekeliruan yang fatal.

“Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal,” kata Usman, Jumat (13/6/2025). 

Usman juga menyebut pernyataan yang disampaikan Fadli Zon tersebut tidak memiliki kredibilitas.

Sebab kasus pemerkosaan Mei 98 sudah diakui secara faktual oleh otoritas yang diputuskan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Jaksa Agung.

“Jadi otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu, dengan demikian, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya," imbuhnya.

Usman juga menyebut, Komnas HAM sudah menyimpulkan kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 98 adalah pelanggaran HAM berat.

“Jadi kesimpulannya pemerkosaan massal itu ada, dan seluruhnya merupakan pelanggaran HAM,” ujarnya.

“Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah sebuah tragedi, itu adalah sebuah pelanggaran HAM. Jadi saya kira pernyataan menteri ini lebih tampil sebagai penyangkalan," sambungnya.

Baca Juga: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Capai 70 Persen, Begini Keterangan Menteri Kebudayaan Fadli Zon

Di sisi lain, menanggapi pernyataan Fadli Zon, sejarawan dan aktivis perempuan Ita Fatia Nadia menyatakan, Fadli mesti meminta maaf kepada korban pemerkosaan yang sampai saat ini masih merasa tertekan.

"Ini saatnya kita menuntut kepada beliau untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban karena korban merasa tertekan. Saya masih berhubungan baik dengan korban," ujar Ita, Jumat. 

Ita yang pernah menjadi tim relawan kemanusiaan yang digagas Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menilai pernyataan tidak adanya pemerkosaan massal pada Mei 1998 adalah kebohongan.