Bahlil soal Isu Prabowo Reshuffle Kabinet: Jangan Ambil Bagian yang Bukan Hak Kita

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle atau perombakan kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika dikonfirmasi mengenai kabar Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet.

“Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat sebagaimana dikutip dari Antaranews, Jumat (6/6/2025).

Bahlil meyakini, kalau pun Prabowo mengganti jajaran menteri di Kabinet Merah Putih itu dilakukan agar pemerintahan berjalan lebih optimal.

Baca Juga: Bahlil Hentikan Sementara Operasi Tambang PT GAG Nikel di Raja Ampat: Tunggu Hasil Verifikasi

Menurut dia, Prabowo memiliki hak mengganti jajaran menteri demi terciptanya susunan kabinet yang dapat mendukung pemerintahan.

Terpisah, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf juga menyampaikan hal senada dengan Bahlil. Kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

Di samping itu, kata Al Muzammil, reshuffle yang dilakukan oleh presiden dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

“Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

Baca Juga: Pengamat: PDIP Akan Ditinggalkan Pendukung Loyal pada 2029 jika Salah Kalkulasi Haluan Politik

Selain itu, Al Muzammil yakin, reshuffle kabinet dilakukan presiden berdasarkan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Hal tersebut dilakukan agar program-program yang disusun Prabowo sukses dilaksanakan.

“Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden,” ujarnya.