Mensesneg soal Ratusan Guru Besar FKUI Minta Menkes Budi Dicopot: Itu Bagian dari Evaluasi Kita

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebut pemerintah akan menjadikan tuntutan ratusan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai bagian dari evaluasi.

Sebelumnya, ratusan guru besar dari FKUI meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi hingga mencopot Budi Gunadi Sadikin karena mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan Astacita.

“Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi kita, tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan,” ujar Prasetyo Hadi, Jumat (23/5/2025).

Baca Juga: Prabowo Disebut Akan Reshuffle Kabinet, Mensesneg Buka Suara

“Pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan kami pemerintah sudah menerima itu, baik secara resmi maupun kami mengikuti dari media massa,” ujarnya.

Pemerintah, kata Prasetyo, mempelajari betul apa yang menjadi masukan hingga tuntutan yang disampaikan oleh ratusan guru besar FKUI.

“Kita mempelajari betul, mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa nah kita cari jalan keluarnya. Karena semua pasti niatnya baik, forum-forum asosiasi teman-teman dokter pasti niatnya baik. Enggak mungkin niatnya tidak baik,” ujar Prasetyo.

Baca Juga: Eks Penyidik KPK Duga 3 Tersangka Kasus Korupsi Kredit PT Sritex Rencanakan Korupsi dari Tahun 2020

“Di satu sisi sendiri apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau kaitannya misalnya dengan koligium contohnya itu, itu juga niatnya, niatnya pasti baik. Bahwa ada catatan-catatan mungkin dalam proses-prosesnya yang harus diperbaiki, nah itu ya mari kita komunikasikan, kita perbaiki bersama-sama,” ucapnya.

Prasetyo berharap, di balik tuntutan ratusan guru besar FKUI yang juga sebagai dokter, pelayanan publik tidak terganggu.

“Tapi yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Desakan terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin mencuat setelah 121 guru besar FKUI mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kondisi sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan yang dinilai memprihatinkan.

Mereka mengkritik narasi negatif terhadap profesi dokter serta perubahan tata kelola kolegium kedokteran di bawah Kementerian Kesehatan yang dianggap mengancam independensi dan objektivitas lembaga profesi, serta menyerukan pentingnya dialog dan kemitraan antarlembaga.

Dikutip dari Antara, tekanan publik juga datang melalui petisi daring yang menuntut pencopotan Menkes Budi dibuat oleh Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa sejak 4 Mei 2025.

Petisi tersebut menilai kebijakan Menkes Budi tidak berpihak pada rakyat dan profesionalisme kesehatan, termasuk penghentian sepihak program PPDS, pembukaan fakultas kedokteran tanpa perencanaan distribusi SDM, hingga promosi asuransi swasta dan penggunaan influencer untuk kebijakan publik.

Menkes Budi menanggapi kritik Guru Besar FKUI dengan menyatakan bahwa ketidaknyamanan adalah hal yang wajar dalam proses transformasi kebijakan.

Ia mengakui perubahan yang dilakukan Kemenkes mungkin menggoyahkan kepentingan pihak tertentu, tapi ditegaskan bahwa semua kebijakan dirancang demi kepentingan masyarakat luas.