Anggota DPR Fraksi PKB Soroti Perlindungan Warga Sipil dalam Penanganan Konflik Bersenjata di Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB Mafirion mendesak pemerintah mengedepankan keselamatan warga sipil dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. 

Desakan ini muncul usai terjadinya konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah yang diduga menyebabkan adanya korban dari warga sipil.

“Perlindungan warga sipil wajib menjadi prioritas. Mereka tidak boleh menjadi korban dalam konflik yang tidak mereka pahami dan tidak mereka ikuti. Ketika warga hidup dalam ketakutan, hak asasi mereka jelas terampas,” ujar Mafirion, Jumat (16/5/2025), dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv. 

Mafirion menyebut, perlindungan warga sipil telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II 1977. 

Ia menekankan, dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik noninternasional wajib melindungi mereka yang tidak ikut serta secara aktif dalam pertempuran, termasuk warga sipil dan kombatan yang telah menyerah.

“Fakta bahwa warga sipil menjadi korban menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap mereka. Ini mengarah pada dugaan pelanggaran HAM yang serius,” cetus Mafirion. 

Mafirion juga menyorot dampak konflik bersenjata terhadap ribuan warga dari Kampung Ndugusiga serta Kampung Hitadipa.

“Masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, mengalami trauma berat. Tidak ada ruang damai bagi warga sipil di tengah konflik bersenjata,” tuturnya. 

Maka dari itu, Mafirion mendesak pemerintah membuka ruang dialog dengan melibatkan pemuka agama dan pihak terkait untuk menghentikan konflik ini. 

“Konflik ini harus segera diakhiri. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian dan perlindungan warga sipil,” pungkasnya.

Baca Juga: 2 Polisi Gugur Setelah Kontak Tembak dengan KKB di Puncak Jaya

Pernyataan PGI tentang Adanya Korban Sipil

Dilansir web Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), pihak PGI menyatakan adanya korban warga sipil dari insiden bersenjata di Intan Jaya. 

"Dalam peristiwa itu ada 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal GKII dan Katolik yang melayani di daerah ini, diinformasikan telah mengungsi, sementara korban jiwa bertambah 3 orang tewas," kata Kepala Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Tapilatu dalam jumpa pers yang berlangsung di ruang pertemuan Lt.3 Grha Oikoumene, Jakarta, Kamis (15/5/2025).