Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Ledakan Amunisi di Garut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usai kejadian ledakan amunisi yang memakan belasan korban jiwa di Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) lalu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I DPR RI mengambil tindakan. 

"Koalisi mendesak Komisi I DPR RI untuk segera membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki tragedi ini," tegas Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Rabu (13/5/2025). 

Koalisi berpendapat, hal tersebut perlu dilakukan agar keluarga korban mendapatkan hak untuk tahu apa yang terjadi. 

"Juga karena perlu ada pengawasan ketat atas peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, maupun bahan peledak di lingkungan TNI," jelas Koalisi. 

Koalisi juga menilai, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali.  

Koalisi menambahkan, jika ada kejadian serupa terulang, kejadian tersebut bisa tergolong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup. 

Selain itu, Koalisi juga menyoroti pernyataan petinggi TNI yang menyebut warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi. 

"Itu adalah klaim yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban, apalagi disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan," komentar Koalisi. 

Tidak hanya itu, pernyataan seperti itu, menurut Koalisi, juga terkesan menyalahkan korban demi mengaburkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang terjadi.

"Apa pun penyebab ledakan, termasuk ada dan tidaknya pelanggaran SOP keamanan lokasi oleh TNI dengan keberadaan warga sipil di lokasi peledakan, kami mendesak agar dilakukan investigasi segera, independen, imparsial, dan menyeluruh atas tragedi ini," tegas Koalisi. 

Koalisi juga menyatakan, investigasi peristiwa ini harus dilakukan lembaga yang independen yang berasal dari luar TNI untuk memastikan integritas dan kredibilitas pengusutan. 

"Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," desak Koalisi.

Menurut Koalisi, keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan. 

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," papar Koalisi. 

Baca Juga: Lokasi Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI AD Dijaga Ketat!

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, terjadi ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut, Senin pagi, mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk dari masyarakat sipil dan anggota TNI. 

Terkait dengan kejadian ini, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi memberi pernyataan. 

Menurutnya, warga biasanya mengumpulkan logam bekas selongsong yang dimusnahkan untuk dijual kembali.

"Memang biasanya di sana apabila selesai peledakan, masyarakat datang untuk mengambil sisa-sisa peledakan tadi, apakah sisa-sisa logamnya yang dikumpulkan, tembaga, atau besi bekas granat, mortir," kata Kristomei kepada KompasTV, Senin.