8 Poin Kerja Sama TNI dengan Kejagung: Pertukaran Informasi hingga Penugasan Prajurit di Kejaksaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi membeberkan 8 point yang menjadi ruang lingkup kerja sama TNI dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sebanyak 8 point tersebut disampaikan oleh Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTV, Minggu (11/5/2025). Delapan point itu di antaranya adalah sebagai berikut:

1.  Pendidikan dan pelatihan;

2.  Pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum;

3.  Penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

4.  Penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI;

5.  Dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan;

Baca Juga: Pengamat: Megawati Lempar Sinyal Nasi Goreng, Itu Bukan Kode Biasa secara Politik

6.  Dukungan kepada TNI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya;

7.  Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan;

8.  Koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan serta penanganan perkara koneksitas.

Menurut Mayjen Kristomei, surat telegram tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya.

“Perbantuan TNI kepada Kejaksaan tersebut merupakan bagian dari kerja sama resmi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023,” jelas Mayjen Kristomei.

Baca Juga: Mahasiswi ITB Unggah Meme Prabowo Ditangkap, Amnesty International: Kriminalisasi di Ruang Ekspresi

Di samping itu, Mayjen Kristomei menambahkan, segala bentuk dukungan TNI tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur, serta tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

“TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergitas antar-lembaga,” ujarnya. 

“Hal ini juga sebagai pengejawantahan tugas pokok TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Skalanya disesuaikan dengan kebutuhan kejaksaan,” lanjutnya.