Intelijen Militer Akan Bekerja Sama dengan Polri, BIN, hingga BAIS Cari Preman Berkedok Ormas

JAKARTA, KOMPAS.TV – Satuan intelijen militer, yakni Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik atau Lidpamfik TNI akan bekerja sama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, untuk cari informasi preman berkedok ormas.

Penjelasan mengenai hal itu disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, hal itu merupakan langkah konkret TNI dalam memberantas aksi premanisme yang marak belakangan dan mengganggu jalannya investasi di Indonesia.

Baca Juga: Menko Polhukam: Satgas Premanisme dan Ormas Dibentuk untuk Cegah Gangguan Investasi dan Pemalakan

"Untuk terkait dengan ini, kita memang ada fungsi di sini adalah Lidpamfik. Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain," kata Yusri.

Nantinya tim tersebut bertugas mencari informasi seputar preman yang berkedok ormas.

Setelah informasi diperoleh, lanjut Danpuspom, tim intelijen tersebut akan mengarahkan kepada penegak hukum untuk diproses.

"Nah tentunya terkait dengan kalau memang di ormas itu ada mereka, tentunya orang sipil ya. Nah nanti yang menangani adalah dari kepolisian," tutur Danpuspom, dikutip Kompas.com.

Namun, jika ditemukan adanya oknum prajurit TNI yang membekingi ormas tersebut, maka polisi militer yang bakal menangani proses hukumnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pembentukan satgas tersebut bertujuan menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu investasi.

Baca Juga: Lemhannas Minta Aparat Tegas Tindak Ormas yang Lakukan Premanisme

Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025), menyebut tidak akan ragu menindak ormas yang meresahkan masyarakat.

"Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha," kata dia.