TB Hasanuddin Curiga Keterlibatan Presiden ke-7 di Mutasi TNI: Panglima Tak Boleh Diintervensi Sipil

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn.) TB Hasanuddin mengkritik mutasi terbaru TNI yang diralat belakangan ini. Mantan sekretaris militer presiden era SBY dan Megawati itu curiga terdapat kepentingan politik tertentu dalam mutasi tersebut.

Mutasi yang diumumkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 29 April lalu menuai polemik karena dinilai sarat kejanggalan. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan antara lain rotasi perwira Angkatan Laut (AL) Laksda Kresno Buntoro menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan mutasi putra dari Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari Pangkogabwilhan I menjadi staf khusus KSAD.

Panglima TNI kemudian meralat mutasi tersebut sekitar sehari setelah diumumkan. Salah satu perwira yang batal dirotasi adalah Letjen Kunto, tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

"Menjadi pertanyaan sekarang, Panglima TNI memutasikan yang bukan KSAL, KSAD, KSAU, boleh. Boleh memutasikan Jenderal Kunto, tapi masalahnya apakah itu sesuai dengan perintah presiden?" kata TB Hasanuddin dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (5/5/2025).

"Konon, itu yang menjadi penggantinya adalah mantan ajudan presiden ketujuh (Joko Widodo), berarti Panglima TNI ini, dan mungkin atas perintah presiden ketujuh (RI). Ini yang tidak bener."

Baca Juga: Eks Kepala BAIS Sebut TNI Tidak Baik-Baik Saja: Sistem Militer Sudah Rusak, Harus Diselamatkan

Sebelum mutasi diralat, posisi Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I sedianya diganti mantan ajudan Jokowi, Laksamana Muda Hersan yang semula menjabat Pangkoarmada III.

Sejumlah pihak pun menyoroti rotasi tersebut karena dilakukan usai ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno bersama forum purnawirawan melayangkan surat yang salah satu poinnya menuntut pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka atau anak Jokowi.

"Andaikan itu (mutasi Kunto) Presiden Bapak Prabowo yang memerintahkan, sah, karena beliau sebagai penguasa tertinggi. Yang saya tidak habis pikir bagaimana Panglima TNI masih diintervensi oleh seorang sipil, ini bahaya," kata TB Hasanuddin.

Senada dengan Hasanuddin, eks Kepala BAIS TNI Soleman Ponto turut menilai mutasi yang tiba-tiba diralat ini menunjukkan ketidakberesan di tubuh TNI. 

Soleman menyebut mutasi terbaru TNI seakan tidak melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Pasalnya, ia menyebut keputusan Wanjakti mengenai mutasi tidak pernah berubah.

Baca Juga: TB Hasanuddin Minta Panglima TNI Dievaluasi: Seharusnya Sejak Awal Tolak Mutasi jika Tak Sesuai

"Kalau Wanjakti sudah dilewati, artinya sistem yang ada kuat di dalam ini sudah rusak sekarang. Dan kerusakan ini kita bisa lihat bagaimana yang membuat surat perintah (mutasi) itu juga ogah-ogahan," katanya.

Pada kesempatan serupa, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut wajar jika publik curiga mutasi Letjen Kunto terkait usulan ayahnya untuk memakzulkan Gibran.

Adi menyatakan, ralat mutasi tidak wajar karena tidak dilatari situasi darurat nasional, sekaligus menguatkan dugaan bahwa terdapat unsur politik yang terlibat dalam keputusan mutasi tersebut.

"Kalau begini ceritanya wajar jika publik tidak terlampau percaya pada lembaga-lembaga mana pun," katanya.