Tanggapan Istana soal Usulan Daerah Istimewa Surakarta: Belum Ada yang Masuk

JAKARTA, KOMPAS.TV - Istana Negara menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk terkait permintaan status daerah istimewa, termasuk dari Kota Surakarta. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers pada Jumat (25/4/2025).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg," ujar Prasetyo dilansir dari Antara.

Menurutnya, pengajuan usulan seperti pemekaran wilayah atau penetapan daerah istimewa biasanya diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: Penggugat Ijazah Jokowi Mundur dari Tim Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen

Ia menambahkan, saat ini memang banyak aspirasi dari daerah, baik yang meminta pemekaran maupun peningkatan status kekhususan wilayah.

Namun, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam merespons aspirasi semacam itu.

"Setiap usulan perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum diambil keputusan," ujarnya.

Ia menyebut, jika suatu daerah disetujui untuk dimekarkan atau ditetapkan sebagai daerah istimewa, maka hal itu akan berdampak langsung pada struktur pemerintahan. Pemerintah harus mempersiapkan perangkat administrasi dan kelembagaan baru.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB atau daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujarnya.

Prasetyo menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian akan terus dilakukan guna mencari solusi terbaik atas berbagai aspirasi daerah.

"Yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Begitu," tuturnya.

Baca Juga: Sekjen Golkar soal Video Bonus Demografi Wapres Gibran: Biasa Aja, Nggak Ada yang Istimewa Banget

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyebut Kota Surakarta (Solo) termasuk dalam enam daerah yang diusulkan menjadi daerah istimewa dalam rapat bersama Ditjen Otonomi Daerah di Senayan, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa usulan itu muncul karena Solo dianggap memiliki kekhususan secara historis dan budaya.

Namun, Aria Bima sendiri tidak melihat urgensi dari usulan tersebut.

"Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," kata Aria Bima.

Komisi II, menurutnya, belum menganggap isu ini sebagai hal yang penting untuk dibahas lebih lanjut.