Forum Purnawirawan TNI Tuntut Gibran Diganti, Wiranto Ungkap Prabowo Minta Publik Tak Berpolemik

JAKARTA KOMPAS.TV - Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan mempertimbangkan tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang disampaikan beberapa waktu lalu. Salah satu tuntutan forum tersebut adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti dari jabatannya.

Wiranto menyebut Prabowo membantah anggapan bahwa Prabowo mengabaikan usulan tersebut. Mantan Menkopolhukam itu menyebut Prabowo tidak bisa serta merta menjawab permintaan yang bukan menjadi kewenangannya.

"Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa saptamarga dan sumpah prajurit," kata Wiranto di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Baca Juga: Ketua PKB Sebut Belum Bahas Pilpres 2029: Lima Tahun Ini Kita Menyukseskan Kepemimpinan Pak Prabowo

Soal pergantian wapres melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Wiranto menyebut Prabowo tidak memiliki kewenangan sesuai prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Wiranto, Prabowo tidak akan menjawab tuntutan yang bukan menjadi kewenangannya. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu disebut akan mempelajari dan mendalami usulan-usulan Forum Purnawirawan TNI.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI dilaporkan mengirim delapan poin tuntutan kepada Presiden Prabowo. Tuntutan ini disampaikan melalui siaran kanal Youtube Refly Harun.

Selain menuntut Gibran diganti, purnawirawan juga mendesak presiden merombak kabinet untuk mengganti unsur-unsura yang dinilai punya kepentingan dengan mantan presiden Joko Widodo.

Wiranto menyebut Prabowo nantinya akan mengeluarkan penjelasan resmi mengenai usulan-usulan tersebut. Wiranto mengatakan, Prabowo meminta usulan ini tidak menimbulkan "kegaduhan" di masyarakat.

"Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa," katanya.