Menpan RB Sebut ASN Berkeluarga akan Dapat Satu Unit Hunian Dinas di IKN

JAKARTA, KOMPAS TV – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini menyatakan, aparatur sipil negara (ASN) yang telah berkeluarga akan mendapatkan satu unit hunian dinas saat dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Namun, Rini mengakui pemerintah belum dapat memastikan waktu dimulainya proses pemindahan ASN secara bertahap ke wilayah ibu kota baru tersebut.

“Setiap pegawai ASN yang berkeluarga akan mendapat satu unit penghunian dinas. Jadi satu ASN satu unit, itu yang dijanjikan waktu itu,” ujar Rini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Baca Juga: Ketua Komisi II DPR Minta Pemerintah Pastikan Infrastruktur Siap Sebelum ASN Dipindah ke IKN

Rini juga menyampaikan pemerintah berencana memberikan tunjangan khusus bagi ASN yang akan dipindahkan pada tahap awal, sebagai bentuk dorongan agar lebih banyak ASN bersedia pindah ke IKN.

“Pegawai ASN yang dipindah tahap pertama tentu perlu diberikan tunjangan khusus, untuk mendorong stimulan ASN yang lain pindah ke IKN,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum memulai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Rifqinizamy dalam rapat kerja dengan Menpan-RB Rini Widyantini, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

“Kita ingin memastikan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN baik perkantoran maupun permukiman ASN bisa segera ditempati,” ujar Rifqinizamy.

Baca Juga: Pemerintah Tunda Pemindahan ASN ke IKN, Menpan RB Ungkap Alasannya

Politikus Partai Nasdem itu juga menekankan pentingnya kejelasan waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur agar pelaksanaan Undang-Undang IKN dapat berjalan selaras dengan proses pemindahan ASN.

“Kita memerlukan kepastian terkait dengan kapan ASN mulai dipindahkan ke IKN. Kepastian ini penting hanya untuk memastikan pelaksanaan UU IKN bisa terlaksana,” ujarnya.