Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Kawal Aksi Unjuk Rasa Tolak UU TNI di DPR

JAKARTA, KOMPAS TV – Sebanyak 1.824 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak Undang-Undang TNI (UU TNI), Kamis (27/3/2025). Para demonstran dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel tersebut terdiri dari gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Jakarta.

"1.824 (personel gabungan dikerahkan)," ujar Susatyo kepada wartawan, Kamis.

Baca Juga: Demo Tolak UU TNI Terus Bergulir, Begini Respons Ketua DPR Puan Maharani

Ia menjelaskan, petugas gabungan akan disebar di beberapa titik strategis, termasuk di sekitar gerbang utama DPR hingga kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Susatyo menyebut pihak kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar lokasi unjuk rasa.

Namun, rekayasa tersebut akan diberlakukan secara situasional, bergantung pada jumlah massa yang hadir.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan," ujarnya.

Ia mengimbau seluruh personel yang bertugas agar tetap bersikap humanis dan tidak terprovokasi selama pengamanan aksi.

Selain itu, ia juga meminta para demonstran untuk tidak bertindak anarkis atau merusak fasilitas umum.

"Silakan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)," katanya.

Baca Juga: Usai Aksi Tolak UU TNI di Karawang Ricuh Kemarin, Demonstran yang Sempat Diamankan Sudah Dipulangkan

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar DPR/MPR RI dan mencari rute alternatif guna menghindari kemacetan.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Kamis (20/3/2025). Saat hari pengesahan hingga kini gelombang aksi unjuk rasa penolakan revisi UU TNI terus berlangsung di sejumlah daerah.