Pasca Geruduk Rapat DPR Bahas Revisi UU TNI, Kantor Kontras Diteror, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut adanya upaya teror oleh orang tak dikenal terkait advokasi yang dilakukan atas upaya revisi Undang-Undang TNI.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum Kontras, Andrie Yunus, yang menyebut kantornya didatangi orang tak dikenal dalam beberapa hari terakhir ini.

Kontras menduga tindakan ini dilakukan sebagai upaya teror yang dilakukan pihak tertentu atas kerja-kerja aktivis Kontras dalam mengawal upaya revisi UU TNI.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggedor pintu rapat Panja RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, dengan membawa poster.

Tiga orang aktivis mendesak masuk sambil menyampaikan kritik terhadap anggota DPR yang sedang rapat tertutup.

Tiga orang aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak masuk ke dalam ruang Rubi Satu dan Dua Hotel Fairmont Jakarta saat rapat Panja RUU TNI digelar pada Sabtu kemarin.

Andri, yang merupakan aktivis Kontras, masuk ke ruangan sambil meneriakkan kritikannya.

Ia juga meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan proses legislasi.

Andri juga menyatakan bahwa secara substansi RUU TNI bisa mengembalikan atau mengaktifkan kembali dwifungsi militer.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa rapat Panitia Kerja dilaksanakan setelah Komisi I menggelar rapat dengan Panglima TNI.

Menurutnya, rapat Panja dilakukan untuk membahas tiap pasal yang telah disusun oleh DPR ataupun pemerintah.

Utut menyebut dalam Panja hanya dibahas tiga klaster, yakni kedudukan Kemhan dan TNI, lingkup baru bagi TNI aktif, serta usia prajurit.

Kita akan membahasnya bersama Muhamad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim.

Baca Juga: KontraS Diduga Alami Teror usai Geruduk Rapat RUU TNI, Kantor Didatangi Orang Tak Dikenal

#tni #kontras #revisiuutni #undangundang