Industrial Summit 2025, Haris Azhar Sebut Transparansi Atasi Pengadaan Minyak Mentah Bermasalah

JAKARTA KOMPAS.TV – Proses pengadaan minyak mentah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek transparansi dan pengawasan.

Lemahnya verifikasi kebutuhan impor serta ketergantungan terhadap broker atau DMUT (Dedicated Mitra Usaha Terseleksi) menjadi persoalan berisiko terhadap kestabilan harga dan kualitas bahan bakar.

Pendiri Lokataru, Haris Azhar dalam Industrial Summit yang disiarkan Kompas TV, Rabu (5/3/2025), menyoroti masih adanya celah dalam pengawasan impor minyak. 

Ia menegaskan, mekanisme perizinan yang melibatkan berbagai kementerian belum berjalan maksimal, sehingga proses pengadaan minyak mentah cenderung tidak terbuka.

Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi di Pertamina, Kejaksaan Agung Dapat Dukungan Presiden

Haris menyebut, impor minyak mentah harus mendapat izin dan persetujuan dari Menteri, sesuai Pasal 12 ayat (2) Perpres 19/2014.

Namun, kenyataannya, impor tetap dilakukan meski stok minyak mentah dalam negeri masih dapat digunakan.

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor membuat Pertamina dan pelaku usaha dalam negeri sangat bergantung pada broker. 

Hal ini membuka peluang manipulasi harga, mengingat belum adanya regulasi yang jelas mengenai hubungan antara perusahaan minyak dan broker DMUT.

Celah dalam Pengawasan

Selain masalah dalam pengadaan, pengawasan distribusi BBM juga masih memiliki kelemahan.

Haris menyebut, meskipun ada berbagai tahapan kontrol kualitas, masih terdapat potensi adulterasi atau pencampuran ilegal yang melanggar aturan.

Aktivitas ini berpotensi terjadi di rantai pasok distribusi, seperti dari depot ke SPBU.

Namun, pengujian kualitas bahan bakar di Indonesia masih sangat minim, hanya mencakup sekitar 100–200 sampel per tahun. 

Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mampu menguji hingga 3.000 sampel per tahun.

Di sisi lain, proses pemantauan belum dilakukan secara real-time dan tidak mencakup seluruh segmen pasar, mulai dari kilang hingga SPBU.

Kondisi ini semakin memperbesar potensi pelanggaran yang sulit dideteksi oleh otoritas terkait.