Wakil Ketua Komisi IV DPR: Penyelesaian Kasus Pagar Laut Menghina Akal Sehat

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut penyelesaian kasus pagar laut sepanjang 30,6 Km di perairan Tangerang, Banten, tidak bisa diterima oleh nalar yang sehat. Pengungkapan identitas pemilik pagar laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu terkesan ada yang ditutup-tutupi.

KKP mengungkap bahwa pemilik pagar laut itu Kepala Desa Kohod bin Asip dan bawahannya berinisial T. 

"Maka tidak heran kemudian penyelesaiannya pun menghina akal sehat, kenapa menghina akal sehat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) ada 196 kasus yang sudah diungkap kementerian pelakunya semua perusahaan, bisa disebutkan Pak Menteri perusahaan apa saja, giliran pagar laut yang kokoh dan panjang pelakunya cuma inisial kan menghina akal sehat namanya," kata Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama KKP di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/2/2025). 

Baca Juga: Menteri KP: Kades Kohod dan Anak Buahnya Siap Bayar Denda Rp48 Miliar terkait Pagar Laut Tangerang

Alex bahkan menyindir kerja Menteri KP Sakti yang memang tidak serius menyelesaikan polemik kepemilikan pagar laut tersebut. Menurutnya, Menteri KP Sakti sibuk mendeteksi ikan dan kapal hingga lupa punya tanggung jawab menuntaskan permasalahan tersebut.

"Mohon izin Ibu Ketua (Ketua Komisi IV DPR Titik Hediati Hariyadi) bukan maksud ingin mengulang, tapi ini harus disampaikan, sedari awal kasus ini memang tidak masuk di akal, tidak masuk di akal karena KKP sibuk mendeteksi ikan dan kapal, luput mendeteksi pagar laut yang panjangnya 30,6 Km. Kalau minjam istilah Ibu Ketua itu setengah tol jagorawi," ujarnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan kalau Komisi IV DPR, termasuk publik tidak boleh hanya terpaku pada kasus ini. Dia pun menyatakan semua pihak seolah dipaksa menerima realita bahwa kasus pagar laut memang benar-benar tidak bisa diselesaikan.

"Tapi ini realita ya Pak, tapi kita juga harus melangkah ke depan tidak mungkin lagi terpaku dengan ini terus-terusan," katanya.

Alex berharap Menteri KP Sakti dan jajaran benar-benar menggunakan kemampuannya untuk bekerja sekuat-kuatnya mengungkap aktor intelektual pemilik pagar laut tersebut.

"Pak Menteri, Pak Wamen, dan jajaran, berdasarkan sumpah janji Bapak Ibu sekalian, berdasarkan amanah yang diberikan mohon kiranya bekerja keras lah, berkoordinasi lah, melapor lah, atau apa pun, gunakan kemampuan Bapak Ibu semua sekuat-kuatnya untuk mengungkap siapa sih rumah produksinya," kata Alex.

"Kalau kawan-kawan mengatakan aktor intelektual ini bukan lagi kelas itu Pak, ini kelas production house, saya yakin kita semua di sini ada merah putih di dada kita, kita semua yang ada di sini pernah disumpah oleh janji jabatan kita. Ingatlah itu," imbuhnya.

Baca Juga: Kades Kohod Ditahan Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut, Bareskrim Polri: Potensi Larikan Diri

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyebut Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan stafnya yang juga perangkat desa berinisial T, bersedia membayar denda Rp48 miliar.

Keduanya dijatuhi denda Rp48 miliar karena menjadi penanggung jawab pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

"Berikutnya adalah surat pernyataan bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A (Arsin) dan T untuk mengakui dan siap membayar denda," kata Trenggono dalam rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/2025).