Anggaran Dipangkas, Kemenhub Fokus pada Subsidi Transportasi dan Belanja Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memfokuskan pagu anggaran tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. 

Khususnya mempertahankan adanya subsidi, termasuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO).

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat menghadiri rapat kerja Komisi V DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami," ungkap Dudy.

Baca Juga: Khusus 14 Februari, DAMRI Beri Promo Valentine untuk Shuttle Bandara Soetta dan AKAP

Ia menyampaikan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas anggaran Kemenhub. 

Atas analisis tersebut nantinya seluruh program akan dijalankan menggunakan anggaran yang ada.

"Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya," tuturnya. 

Adapun berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp 17,725 triliun. 

Baca Juga: Pagar Laut 30,16 Km di Tangerang Tuntas Dibongkar, TNI AL Janji Tingkatkan Patroli

Jumlah total ini akan dipergunakan oleh 9 unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 3,14 triliun, dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 7,32 triliun. 

Kemudian Ditjen Perhubungan Udara Rp 3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp 71,01 miliar, BPSDMP Rp 1,82 triliun, dan BPTJ Rp 108,95 miliar.

"Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66 persen atau Rp 13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp 31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024," jelas Dudy. 

Namun ia menegaskan, layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal.