Jokowi soal Anggaran IKN Diblokir: Urusan Pemerintah, Saya Jangan Ditarik-tarik

SURAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo enggan bicara banyak saat ditanya tentang kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyek IKN dimulai saat Jokowi menjabat presiden dan sedianya diteruskan Presiden RI Prabowo Subianto.

Kelanjutan IKN dipertanyakan usai Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Usai kebijakan efiesiensi diteken, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan anggaran IKN diblokir.

Jokowi meminta publik bertanya kepada pemerintah sekarang mengenai kelanjutan IKN. Eks wali kota Surakarta itu meminta publik tidak melibatkannya dalam persoalan ini.

"Tanyakan ke pemerintah, (saya) jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan progres (IKN) ya ke presiden," kata Jokowi di kediamannya, Surakarta, Jumat (7/2/2025).

Baca Juga: Respons DPR sampai Pengamat soal Kelanjutan IKN di Tengah Efisiensi Anggaran

Jokowi mengaku masih berhubungan dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Kendati demikian, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu mengaku komunikasinya dengan Basuki bersifat personal.

"Ya kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas? Keluarga gimana?" kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan anggaran IKN tahun 2025 tidak ada karena masih diblokir. Dody pun mengaku tidak bisa menjawab mengenai kelanjutan IKN usai pemblokiran anggaran.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," kata Dody, Kamis (6/2/2025).

Akan tetapi, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan proyek IKN tetap dilanjutkan. Hasan menyebut anggaran IKN tidak diblokir, melainkan sebatas belum dibuka.

Hasan Nasbi menyatakan anggaran IKN disebar ke beberapa instansi, termasuk Otorita IKN dan Kementerian PU.

"Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi anggarannya belum dibuka. Dana pembangunan IKN ada di OIKN, ada di Kementerian PUPR," kata Hasan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Baca Juga: Kelanjutan IKN Usai Efisiensi, Menteri PU: Anggarannya Enggak Ada, Cuma Cukup Buat Makan Siang