Respons DPR sampai Pengamat soal Kelanjutan IKN di Tengah Efisiensi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usai bertemu Presiden Prabowo di Jakarta  pada 3 Februari 2025, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Presiden Prabowo berkomitmen lanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk kawasan legislatif dan kawasan yudikatif.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran kementeriannya untuk proyek Ibu Kota Nusantara diblokir karena saat ini anggaran diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis (MBG). 

Lantas, bagaimana membaca beda pernyataan pejabat pemerintah soal kelanjutan Ibu Kota Nusantara? 

Anggota Komisi V DPR RI F-PAN A Bakri menyampaikan tanggapannya atas perbedaan pernyataan ini.

"Perlu saya luruskan lagi, pada saat pembahasan anggaran yang Rp29,57 triliun (untuk Kementerian PU) itu, ada di situ pos Rp1,16 triliun, di antaranya di situ ada pembangunan untuk IKN sarana prasarana sekolah, puskesmas," kata Bakri dalam Kompas Petang KompasTV, Jumat (7/1/2025). 

Namun, menurutnya, efisiensi yang menyebabkan anggaran hanya tinggal Rp29,57 triliun untuk infrastruktur, termasuk IKN di dalamnya, belum cukup.

"Kalau bicara untuk infrastruktur enggak cukup, semuanya enggak cukup, biasanya hitungannya Rp110 (triliun) aja kadang-kadang kita nilai semuanya itu tidak cukup, apalagi cuma Rp29,57 (triliun)," ujarnya. 

Padahal, menurutnya, IKN yang sudah dibangun perlu pemeliharaan.  "Jangan sampai berhenti pembangunan di sana," katanya. 

"Kami di DPR, kami juga bertanggung jawab karena ikut serta mengesahkan di sini anggaran ini," kata dia.

Baca Juga: Komentar Jokowi soal Kabar Anggaran IKN Diblokir

Ia juga sempat menyebutkan, pos IKN selalu ada di Komisi V, jadi memang menjadi perhatian pihaknya tentang keberlanjutan IKN ini. 

Namun, Bakri menyatakan, besar kecilnya anggaran untuk IKN tentu tetap diserahkan kembali ke pemerintah. 

"Pemerintah yang mungkin bisa menganalisa sejauh mana kira-kira anggaran tahun ini berapa, tahun depan berapa," ujarnya. 

Namun, ia berharap IKN tetap ada anggaran, terlepas apakah menjadi prioritas atau tidak. 

"Saya pikir bukan soal prioritas tidak prioritas, yang penting saya berharap IKN ini di tahun 2025 tetap ada anggaran, soal besarnya kita menyesuaikan keinginan daripada pemerintah, tapi jangan sampai stop," ujarnya. 

Baca Juga: Fraksi PKS Sebut IKN Bukan Prioritas Prabowo, Ekonom: Kita Ngga Ingin ini Berakhir Jadi Hambalang