Anies Mengaku Terus Berkomunikasi dengan Parpol: Suarakan Aspirasi Rakyat atau Taat Kemauan Orang

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pernyataan Anies tersebut ia sampaikan saat ditemui Kompas.com di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/8/2024).

"Kita komunikasi dengan semua. Dengan PDI-P ada komunikasi, dengan partai-partai yang lain ada komunikasi. Terus kita jaga komunikasinya," ucapnya.

Ia berharap agar aspirasi warga Jakarta dapat tersalurkan oleh partai dan tertuang dalam Pilkada Jakarta.

Baca Juga: Isu KIM Usung RK Upaya Jegal Anies di Jakarta, Airlangga: Tidak Ada!

Anies mengaku dirinya tak ingin Pilkada Jakarta 2024 diatur oleh segelintir orang yang punya kepentingan.

"Jadi ini yang saya berkali-kali tegaskan, ini hari-hari di mana banyak harus memutuskan antara menyuarakan aspirasi rakyat atau menaati kemauan satu-dua orang. Ini yang sekarang sedang terjadi," tegasnya.

"Nah, saya melihat ini demokrasi kita. Mari kita jaga demokrasi kita. Dan aspirasi rakyat terlihatnya di mana? Lihat saja di pengurus-pengurus wilayah. DPW-DPW (dewan pengurus wilayah). Itu kan aspirasi rakyat, dari masyarakat," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung Anies menyatakan Anies sudah kehabisan waktu untuk membantu PKS mencari koalisi guna mendukungnya pada Pilkada Jakarta 2024.

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid menyebut masa berlaku surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024.

Kholid menyampaikan penjelasan itu dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujarnya, dikutip Antara.

Baca Juga: PKS Sebut SK untuk Anies-Shohibul Iman Hanya Berlaku sampai 4 Agustus 2024, Kaji Opsi Alternatif

Hingga kini, kata dia, PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.

"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," tambahnya.