FIFA Batalkan RI Jadi Tuan Rumah Pildun U20, Pengamat: Masuk Akal karena Belum Siap soal Keamanan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Tahun 2023 disebut menjadi momentum untuk berbenah dalam membangun tata kelola keamanan industri sepak bola di Tanah Air.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

Baca Juga: Argentina Terdepan Gantikan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, FIFA: Ada Jaminan Pemerintah

Menurut Bambang, pernyataan resmi FIFA mengenai pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena Tragedi Kanjuruhan itu masuk akal.

"FIFA menilai bahwa infrastruktur industri di Indonesia belum siap, terutama pada bidang keamanan," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (30/3/2023).

Bambang menuturkan, kasus Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 penonton yang penyelesaiannya belum tuntas menjadi sorotan internasional. 

Sebab, dalam proses hukum kasus tersebut, tidak menyentuh siapa yang harus bertanggung jawab pada keselamatan dan keamanan penonton.

"Ini menjadi catatan problematika pengamanan industri sepak bola," ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menyoroti penerbitan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Sepak Bola dalam rangka untuk mewujudkan kompetisi yang aman, nyaman, tertib dan lancar.

Baca Juga: PIala Dunia U20 Batal di Indonesia, Pelatih Persib Bandung Luis Milla: Ini Kesalahan Negara

Menurut Bambang, peraturan tersebut ternyata belum bisa meyakinkan otoritas industri sepak bola dunia terkait faktor keamanan dan keselamatan kompetisi tersebut.

Bambang menuturkan bahwa kasus Kanjuruhan secara normatif sudah selesai di pengadilan yang memutuskan tidak ada yang salah terkait dengan hilangnya nyawa 135 penonton Arema.

Ia berpendapat tidak adanya aktor yang bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan memunculkan asumsi, bahwa tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban bila ada masalah keamanan dalam pelaksanaan Piala Dunia U20 bila tetap digelar di Indonesia.

"Apalagi, hal ini juga ditunggangi dengan isu politik dan identitas keagamaan yang meningkatkan faktor risiko ancaman keamanan," ujarnya.

Bambang mengakui batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menimbulkan kekecewaan dan kesedihan bagi pencinta sepak bola, pemain, dan semua pihak. 

Baca Juga: Piala Dunia U20 Batal di Indonesia, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan: Ada Hal Lain Belum Selesai

Namun, lanjut dia, kesedihan itu hendaknya tidak harus berlarut-larut karena tidak sebanding dengan kesedihan para orang tua, saudara, dan anak dari 135 suporter yang meninggal di Stadion Kanjuruhan.

"Tak sebanding pula dengan kekecewaan proses hukum yang tidak pernah menyeret pada siapa yang bertanggung jawab pada hilangnya nyawa korban," katanya.

Untuk itu, Bambang menyarankan, hendaknya pembatalan ini menjadi momentum untuk membangun tata kelola keamanan industri olahraga, khususnya sepak bola yang lebih profesional.

Caranya, kata dia, memisahkan campur tangan kepolisian yang menjadi regulator sekaligus operator pengamanan industri olahraga selama ini.

"Sudah waktunya pengamanan industri diserahkan kepada penyedia jasa pengamanan industri pula," kata Bambang.

Baca Juga: Ayah Hokky Caraka Ungkap sang Anak Pernah Tolak Tawaran Klub Luar Negeri demi Piala Dunia U20