Banyak Keluarga Pejabat Negara Pamer Harta, Ombudsman Sarankan Dua Perbaikan Internal

Sebab, kata dia, pendapatan atau gaji penyelenggara negara dibiayai menggunakan uang rakyat, sehingga perlu dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Apalagi, imbuhnya, pada era keterbukaan data saat ini, masyarakat dapat turut mengawasi, membongkar, hingga memberikan data yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan.

Bahkan, masyarakat juga bisa mengarahkan langkah penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus penyimpangan para penyelenggara negara.

Baca Juga: KPK Panggil Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Pejabat Pajak Jaktim Terkait LHKPN Besok!

"Jadi ya harus sejalan, bagaimana kita punya empati kepada publik sebagai penyelenggara negara yang segala sesuatunya dibiayai oleh rakyat," jelasnya.

Dadan menjelaskan, era transformasi digital saat ini memungkinkan publik sebagai citizen atau warganet membongkar dan memberikan bukti-bukti terkait pelanggaran etika maupun pidana yang dilakukan pejabat negara.

"Ini sesuatu yang tidak terelakkan sekarang, di zaman transformasi digital, ini adalah output dari transformasi digital," tegasnya.

Saat masuk era digital, kata dia, kebijakan pemerintah diharapkan berorientasi kepada publik atau masyarakat. 

Lebih jauh lagi, ia memosisikan masyarakat sebagai pusat pemerintahan yang perlu diperhatikan pengambil kebijakan.

"Sehingga mau tidak mau memang masyarakat perlu diperhatikan," paparnya.

"Ini kita masuk ke tahap citizen driver, publik yang menyetir pemerintahan," lanjut dia.