Soal Perjanjian Politik Anies-Prabowo, Ini Beda Pandangan Sandiaga Uno dan Sudirman Said

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Politikus Gerindra Sandiaga Uno dan Sudirman Said ternyata silang pendapat soal kontrak politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait maju sebagai calon presiden. 

Sudirman Said yang merupakan utusan dari tim kecil Anies Baswedan bahkan menyebut, ia tidak pernah dengar soal kontrak politik tersebut. 

"Saya tidak mendengar ada perjanjian (Prabowo-Anies soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu," kata Sudirman Selasa (31/1/2023).

Sudirman Said lantas menjelaskan, Prabowo dulu memang sempat menawarkan ke Anies untuk bersedia maju sebagai pendampingnya jika maju di Pilpres.

Tapi, sempat ditolak oleh Anies Baswedan. 

"Yang ada adalah, saya ini (sempat) membantu Pak Prabowo, ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak,” jelasnya seperti dikutip dari Kompas.com

Sudirman juga mengaku berulang kali menanyakan sikap Anies soal tawaran Prabowo untuk menjadi cawapres, tapi Anies tetap pada pendiriannya menolak tawaran Ketum Gerindra tersebut. 

Baca Juga: Sandiaga Uno Ungkap Surat Perjanjian Prabowo kepada Anies Baswedan dan Dirinya sejak 2016

Sandiaga soal Kontrak Politik

Sedangkan Sandiaga Uno yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, punya pandangan berbeda dengan Sudirman Said. 

Menurutnya, perjanjan politik dirinya dengan Prabowo, saat  berpasangan dengan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, itu  nyata. 

"Itu terkait dengan Pilgub 2017, malam itu kami tandatangani sebelum kami mendaftar ke KPUD waktu itu tahun 2016 September," ujar Sandi, Senin (30/1/2023). 

"Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang copy-nya, saya sendiri enggak megang copy-nya," imbuhnya.

Baca Juga: Sudirman Said Sebut Tak Ada Perjanjian Politik Prabowo dan Anies: Cuma Pernah Ditawari Cawapres

Sandi cerita, surat kontrak politik itu ditulis sendiri oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.  Lantas, kontrak politik itu disimpan oleh Sufmi Dasco Ahmad.

"Pada saat itu yang nge-drop dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang dipegang oleh Pak Dasco," terangnya.

"Jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga ada sisi Pak Prabowo-nya dan Pak Anies," lanjut dia.

Ia menekankan, surat perjanjian tersebut dibutuhkan pada waktu itu karena perlunya kesepakatan bersama terkait langkah politik dirinya bersama Anies Baswedan, serta Prabowo Subianto ke depan.

"Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan," jelas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

Meski begitu, Sandiaga tidak menjelaskan detil soal isi surat kontrak tersebut.