Gaji Dinaikan Presiden, Hakim Harus Makin Independen

Oleh: Yogi Arief Nugraha, Pemimpin Redaksi KompasTV

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikan gaji hakim hingga maksimal dua ratus delapan puluh persen bagi golongan terendah, tidak boleh mengganggu independensi hakim.

Insentif yudisial berupa kenaikan gaji hakim harus dilihat sebagai upaya perbaikan kualitas penegakan hukum. Tambahan penghasilan resmi para hakim diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas dan idependensi hakim.

Baca Juga: MA soal Kenaikan Gaji Hakim: Ini Amunisi untuk Membangun Sistem Hukum yang Menjamin Keadilan

Kekuasan absolut kehakiman dalam memutus perkara tidak boleh lagi menjadi barang dagangan. Praktek jual beli putusan perkara di pengadilan juga harus disudahi.

Sistem peradilan hukum di Indonesia melibatkan pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga saling terkait dalam menjaga reputasi, kredibilitas dan keadilan hukum.

Perbaikan penegakan hukum tidak bisa hanya bertumpu pada hakim semata, tapi juga jaksa, polisi dan otoritas lembaga pemasyarakatan. Karena itu, presiden tidak boleh berhenti hanya di sisi kehakiman jika ingin memperbaiki wajah hukum di Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Naikkan Gaji Hakim, Peneliti: Ini Bukan Obat Penawar Masalah Korupsi di Indonesia

Presiden juga harus memastikan rencana kenaikan gaji hakim bisa terlaksana, tidak justru menimbulkan kebingunan, khususnya dalam ketersediaan dan alokasi anggaran.

Kenaikan gaji tidak boleh membuat posisi hakim terbebani, harus tetap independen termasuk di hadapan presiden. Karena sejatinya, seorang hakim bekerja atas nama Tuhan, demi tegaknya keadilan hukum.