Batalkan Mutasi Letjen Kunto, Keputusan Tepat dan Langkah Konstitusional Presiden Prabowo

Oleh: Martian Damanik, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi Letnan Jenderal (Letjen) Kunto Arief Wibowo.

Baca Juga: Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo Anak Try Sutrisno, Politisasi atau Prosedur TNI?

Sehari sebelumnya sudah beredar Surat Keputusan Markas Besar (SK Mabes) TNI.

Isinya, Letjen Kunto yang tak lain adalah putra Wakil Presiden (Wapres) Kelima, Try Sutrisno dimutasi.

Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Satu menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Stafsus KSAD).

Penggantinya sudah disebut, yaitu Laksamana Muda Hersan. Walaupun Mabes TNI beralasan pembatalan mutasi Letjen Kunto karena kebutuhan organisasi.

Namun demikian, publik mengaitkannya dengan sikap ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno yang bersama Forum Purnawirawan TNI meminta pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Spekulasi pun berkembang jika ayah Wapres Gibran, Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe dalam pergantian Letjen Kunto.

Baca Juga: Momen Jokowi Bantah Cawe-cawe Mutasi Letjen Kunto Anak Try Sutrisno

Jokowi diduga masih punya akses ke TNI karena perwira tinggi (Pati) yang pernah jadi Komandan Paspampres, Setmilpres, maupun ajudannya menempati posisi strategis di TNI hingga saat ini.

Apalagi yang menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Jokowi. Tapi Jokowi membantah mencampuri urusan internal TNI.

Sudah sewajarnya memang semua pihak menghormati hak prerogatif Presiden yang sedang menjabat.

Meskipun istana tidak berkomentar, tetapi perintah pembatalan mutasi hampir dipastikan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden adalah Panglima tertinggi TNI yang punya hak penuh dalam penempatan serta pengangkatan jabatan perwira tinggi.

Langkah ini adalah keputusan yang tepat dan konstitusional. Hal ini sekaligus penegasan dan kepastian dari Presiden Prabowo, tidak ada matahari kembar dalam pemerintahannya.

Dalam sidang kabinet, pada Senin (5 Mei) lalu, Presiden Prabowo menegaskan dirinya bukan boneka dan tidak dikendalikan Jokowi.

Ini hal yang baik bila seorang presiden semakin percaya diri dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Letjen Kunto Arief Wibowo Batal Dimutasi, Kapuspen TNI Bantah Ada Faktor Politik