Silaturahmi Pejabat Dilakukan tapi Etika Ketatanegaraan Harus Dijaga

Oleh: Martian Damanik, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV

Sejumlah menteri kabinet merah putih menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.

Menteri-menteri itu datang ke kediaman Jokowi bergiliran di saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Timur Tengah dan Turki.

Baca Juga: Menteri Prabowo Sowan ke Solo hingga Sebut Jokowi 'Bos', Benarkah Ada 'Matahari Kembar'?

Mereka datang menyambangi Jokowi dengan alasan silaturahmi lebaran atau syawalan.

Peristiwa ini langsung mengundang reaksi dan komentar sejumlah pihak.

Apalagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sempat menyebut datang ke Solo karena Jokowi adalah bos mereka.

Ketua DPP Partai Keadilan Ssejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengingatkan jangan sampai ada matahari kembar di pemerintahan.

Loyalitas menteri adalah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Memang menteri-menteri tidak hanya silaturahmi ke rumah Jokowi. Ada juga yang datang ke rumah Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri.

Tetapi, pernyataan Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan Jokowi masih sebagai bos dianggap berlebihan.

Bahkan, kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, pernyataan itu tidak etis secara tata negara.

Menteri-menteri adalah pembantu presiden yang sedang menjabat, sesuai dengan aturan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Bab lima Pasal 17 Ayat 1 hingga 3.

Kedudukan presiden sesuai konstitusi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh pembantunya.

Silaturahmi adalah tradisi baik yang perlu terus dilanjutkan.

Baca Juga: Menteri KKP dan Menkes Sebut Jokowi ‘Bos Saya’, Ini Kata Pengamat | ROSI

Presiden Prabowo lewat Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan tidak keberatan menterinya silaturahmi ke kediaman Jokowi.

Silaturahmi antarpejabat tetap harus dilakukan, tetapi etika ketatanegaraan harus tetap dijaga.

Menteri pun perlu menahan diri melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan reaksi, yang kemudian menjadi bahan gunjingan politik.