Skema Bantuan AS untuk Gaza Dipertanyakan, PBB Menolak Ikut karena Dinilai Langgar Kemanusiaan

GAZA, KOMPAS.TV – Di tengah krisis kemanusiaan akut yang melanda Jalur Gaza, Amerika Serikat mengonfirmasi rencana baru penyaluran bantuan melalui perusahaan swasta. Sistem ini bertujuan menjangkau lebih dari satu juta warga Gaza, tanpa melibatkan Israel secara langsung dalam pendistribusian.

Namun, langkah tersebut menuai kritik tajam dari badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan. 

Mereka menolak terlibat karena skema tersebut dinilai melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan dapat memperburuk kondisi warga sipil di tengah blokade total yang masih diberlakukan Israel sejak Maret 2025.

Baca Juga: Israel Larang Warga Palestina Masuk ke 70 Persen Wilayah Gaza

Distribusi Diatur Swasta, Perimeter Diamankan Israel

Menurut Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, bantuan akan disalurkan melalui pusat distribusi yang diamankan oleh kontraktor keamanan swasta. 

Pemerintah Israel disebut hanya akan bertugas mengamankan perimeter area distribusi, tanpa mengambil bagian langsung dalam proses pengiriman maupun pembagian bantuan.

“Presiden Trump menganggap bantuan kemanusiaan untuk Gaza sebagai hal yang sangat mendesak. Kami diminta untuk mempercepat semua proses demi menyelamatkan warga sipil,” ujar Huckabee saat memberikan keterangan di Yerusalem dikutip dari BBC, Jumat (9/5/2025).

Organisasi non-pemerintah bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dibentuk khusus untuk menjalankan inisiatif ini. 

Dokumen internal GHF yang diperoleh BBC menyebutkan akan ada empat titik distribusi utama yang bertujuan menjangkau 1,2 juta orang, dengan target akhir mencakup seluruh populasi Gaza.

GHF mengeklaim tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi. Namun, belum ada penjelasan rinci bagaimana skema ini akan diimplementasikan di lapangan.

PBB Menolak Ikut, Nilai Bantuan Dipolitisasi

Penolakan keras datang dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), UNICEF, dan badan kemanusiaan lainnya. 

Baca Juga: Trump Klaim Hanya 21 Tawanan yang Diyakini Masih Hidup di Gaza