Akibat Tarif Impor AS, Jepang Turunkan Harga Bensin hingga Beri Pinjaman Murah untuk UKM

TOKYO, KOMPAS.TV - Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan darurat untuk meredam dampak tarif impor resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara itu.

Mengutip laporan media Jepang, Kyodo News, ada lima kebijakan ekonomi darurat yang dikeluarkan pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Shigeru Ishiba itu.

Ishiba menyebut tarif impor AS dapat membebani ekspor Jepang dan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi yang lebih luas.

Baca Juga: Temui USTR hingga Menkeu AS, Sri Mulyani: Dapat Gambaran Lengkap Ekspektasi AS dari Partner Dagang

Tarif dari AS juga merugikan industri-industri domestik yang menjadi penopang ekonomi Jepang, seperti industri otomotif dan baja.

Lima kebijakan ekonomi darurat itu adalah dukungan pembiayaan bagi perusahaan; langkah-langkah untuk menstimulasi konsumsi; penurunan harga bensin dan solar sebesar 10 yen Jepang per liter; memberikan subsidi untuk tagihan energi; serta mempertimbangkan perluasan cakupan pinjaman berbunga rendah bagi perusahaan-perusahaan kecil atau UKM mulai Mei 2025.

Delegasi Jepang dijadwalkan akan berangkat ke AS pada 30 April mendatang, untuk kembali bernegosiasi.

Dalam negosiasi yang kedua kalinya itu, Ishiba menegaskan pemerintah Jepang akan menekankan manfaat perdagangan bebas yang selama ini dijalin AS dan Jepang.

Baca Juga: Reaksi Trump Usai China Bantah Ada Pembicaraan terkait Perang Dagang, Ungkap Pertemuan Terjadi

"Sangat penting bagi kita untuk secara jelas menyampaikan kepada AS bahwa perusahaan-perusahaan Jepang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi AS melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja," kata Ishiba seperti dilansir dari Kyodo News, dalam pertemuan dengan parlemen pada 23 April lalu.

Publik Jepang berharap pertemuan Jepang-AS yang kedua kalinya ini akan membawa hasil positif bagi Negeri Sakura, untuk mendapat penurunan atau pengecualian tarif.

Namun pada pertemuan pertama, pihak AS sudah menyatakan perwakilan Jepang, bahwa tidak akan ada pengecualian maupun perlakuan Istimewa.