Israel Bakal Bangun 1.000 Permukiman Ilegal di Yerusalem Timur, Gusur Rumah Keluarga Palestina

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Pemerintah Israel dilaporkan segera menyetujui pembangunan 1.000 unit permukiman ilegal di Yerusalem Timur, Palestina. Permukiman ilegal tersebut dilaporkan akan dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki.

Pemerintah Kegubernuran Yerusalem yang ditunjuk Otoritas Palestina menyatakan rencana pembangunan besar-besaran ini melanggar hukum internasional.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (5/3/2025), Kegubernuran Yerusalem menyebut rencana Israel sedianya akan dieksekusi sebagai bagian "kebijakan kolonial" untuk merampas tanah Palestina, sekaligus mengubah identitas kebangsaan dan demografi Yerusalem.

Baca Juga: Al-Azhar Mesir Kecam Israel atas Pemblokiran Bantuan ke Gaza di Bulan Ramadan

Pemerintah Israel diebut hendak mengeksekusi proyek "Yerusalem Raya" dengan mencaplok wilayah timur kota tersebut. Yerusalem Timur merupakan wilayah yang dicanangkan menjadi ibu kota Palestina.

Al Jazeera melaporkan, menurut siaran televisi Israel, sebanyak 380 unit permukiman akan dibangun di dekat Jabal Al-Mukaber, Yerusalem Timur. Pemerintah Israel juga akan membangun satu sekolah, dua sinagoge, dan area komersial di wilayah itu.

Sebanyak 650 unit permukiman, sekolah, sinagoge, taman kanak-kanak, dan pusat komunitas hendak dibangun di dekat daerah Sur Baher.

Di lain sisi, Israel dilaporkan menggusur empat rumah yang ditinggali enam keluarga di Yerusalem Timur pada pekan pertama Ramadan 1446 Hijriah. 

Organisasi hak asasi manusia Israel, Ir Amim melaporkan tempat tinggal yang digusur adalah tiga unit apartemen di kawasan Al-Isawiya dan sebuah rumah di Beit Hanina. Organisasi itu menyatakan ini adalah kali pertama penggusuran dilakukan ketika bulan Ramadan.

Menurut catatan Ir Amim, setidaknya 181 apartemen telah digusur di Palestina pada 2024, naik dari 140 penggusuran pada 2023. Sedangkan pada dua bulan pertama 2025, Israel dilaporkan telah menggusur 46 gedung permukiman.

"Penduduk Palestina di Yerusalem Timur terpaksa membangun tanpa izin karena kebijakan tata kota Israel yang diskriminatif dan rasis, yang mencegah mereka mendapatkan izin bangunan. Hasilnya, banyak warga yang hidup dengan ketakutan penggusuran," demikian pernyataan Ir Amim.

Baca Juga: Israel Serang Kapal di Lepas Pantai Gaza, Dua Warga Palestina Tewas