Saat Amerika Serikat Tak Berdaya karena Rusia Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB: Tangan Kami Terikat

NEW YORK, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) menegaskan tak berdaya setelah Rusia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB.

Rusia diketahui telah mengambil presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB, meski Ukraina terus meminta anggotanya untuk memblok langkah ini.

Satu dari 15 anggota DK PBB akan maju sebagai presidensi setiap bulan, dengan pola rotasi.

Terakhir kali Rusia menjadi presidensi adalah Februari 2022, ketika meliuncurkan invasi skala penuh ke Ukraina.

Baca Juga: Rusia Pimpin Dewan Keamanan PBB Bulan Ini, Ukraina: Pukulan Telak ke Sistem Hubungan Internasional

Meski Ukraina menyatakan keberatannya, AS menegaskan tak bisa memblok Rusia menjadi presidensi, yang merupakan anggota tetap DK PBB.

AS menegaskan tangannya terikat, karena Piagam PBB tak mengizinkan pencopotan para anggota tetap.

“Sayangnya, Rusia adalah anggota tetap dari Dewan Keamanan dan tak ada jalur hukum internasional yang layak untuk mengubah kenyataan itu,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre dilansitr dari BBC, Sabtu (1/4/2023).

Ia menambahkan bahwa AS memperkirakan Moskow untuk melanjutkan posisinya di DK PBB untuk menyebarkan disinformasi dan membenarkan aksinya di Ukraina.

DK PBB merupakan badan internasional yang bertanggung jawab untuk mempertahankan perdamaian.

Lima negara secara permanen mewakil DK PBB.

Mereka merefleksikan struktur kekuatan pasca-perang yang bergoyakng ketika DK PBB dibentuk.

Anggota kelompok ini bekerja bersama 10 negara anggota tidak tetap.

Baca Juga: Gurauan Paus Fransiskus saat Pulang dari Rumah Sakit: Saya Masih Hidup

Kehadiran Rusia sebafai anggota tetap di Dewan Keamanan, membuat mereka bisa memveto resolusi.

Untuk meloloskan pemungutan suara DK PBB, harus ada sembilan negara yang mendukung, dengan tak satu pun dari lima anggota tetap yang memberikan suara menentang.

Pada Februari tahun lalu, Rusia memveto resolusi yang bertujuan mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina.

Pada September, mereka juga memveto resolusi yang menyerukan pembalikan aneksasi ilegal empat wilayah Ukraina.