Kiprah Rishi Sunak yang Kini Jadi PM Inggris, Pernah Bikin Kebijakan Beban Pajak Terbesar

LONDON, KOMPAS.TV – Rishi Sunak merupakan politisi dari Partai Konservatif yang lahir di Southampton pada tanggal pada 12 Mei 1980. Ia terpilih sebagai Perdana Menteri baru Inggris usai memenangkan pemilihan pemimpin Partai Konservatif pada Senin (24/10/2022) kemarin.

Dikabarkan, sejak awal pencalonan, Sunak terus mendapat dukungan dari kolega-koleganya di Partai Konservatif.

Berdasarkan mekanisme pemilihan partai, calon ketua harus didukung sekurang-kurangnya 100 anggota parlemen dari Konservatif. Sunak mengantongi dukungan jauh melebihi batas minimal.

Dalam sistem politik Inggris, pemimpin partai penguasa otomatis menjadi Perdana Menteri Inggris.

Rishi Sunak otomatis menggantikan Liz Truss dan menjadi pria Inggris keturunan Asia pertama yang memimpin negara tersebut. Dia juga menjadi perdana menteri termuda pertama dalam tempo lebih dari 200 tahun.

Mengutip Kontan.co.id, sebagai menteri keuangan antara Februari 2020 dan Juli 2022, Sunak menempatkan Inggris sebagai negara dengan beban pajak terbesar sejak 1950-an.

Sunak juga menetapkan pengeluaran publik yang lebih tinggi, tetapi menjanjikan juga lebih banyak disiplin dan untuk mengurangi pemborosan.

Baca Juga: Disebut Lebih Kaya dari Ratu Elizabeth II, Ini Istri Rishi Sunak yang Ternyata Anak Miliarder

Selama kampanye kepemimpinan melawan Truss, Sunak mengkritik agenda pemotongan pajak. Rishi Sunak mengatakan bahwa dia hanya akan memotong pajak setelah inflasi terkendali.

Pada saat itu, ia menguraikan rencana untuk memotong pajak penghasilan dari 20 persen menjadi 16 persen pada 2029.

Sunak telah mendukung independensi Bank of England dan menekankan pentingnya kebijakan pemerintah bekerja sama dengan bank sentral untuk menjinakkan inflasi, bukan memperburuknya.

Kemudian, mengenai masalah Irlandia Utara, Sunak mengatakan akan melanjutkan undang-undang yang dirancang untuk secara sepihak mengesampingkan kesepakatan Brexit sambil tetap mencoba bernegosiasi dengan Uni Eropa.

RUU tersebut, saat ini di parlemen, telah banyak dikritik oleh Uni Eropa.

Secara lebih luas, pada Agustus ia berjanji untuk "menjaga keamanan Brexit" dan membentuk unit pemerintah baru untuk meninjau peraturan Uni Eropa yang masih berlaku dalam hukum Inggris.

Pada kampanye sebelumnya, Sunak merasa Inggris harus mengontrol perbatasannya, dan mempertahankan rencana untuk mendeportasi pencari suaka ke Rwanda.

Dia juga menolak untuk mengesampingkan penarikan Inggris dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.