Bansos Mulai Dicairkan Gunakan DTSEN, Ada 1,8 Juta KPM yang Dinilai Tak Layak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf menyatakan, dari hasil pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos), ada 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.

Data penerima bansos yang sudah diperbaharui itu tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mulai akhir Mei, pemerintah menyalurkan bansos menggunakan DTSEN agar lebih tepat sasaran. 

“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, Jumat (30/5). 

Baca Juga: Ekonom Paramadina: Diskon Transportasi-BSU Konsepnya "Tangan di Atas", Buat Rakyat Ketergantungan

Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.

Adapun sejak 28 Mei lalu, pemerintah mulai menyalurkan bansos triwulan II tahun 2025 untuk 16,5 juta KPM.

Nilai total bantuan mencapai Rp10 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini menjelaskan, proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur.

Yakni Jalur formal melalui integrasi data antar lembaga dan Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.

Baca Juga: Kemenag Beri Insentif Dosen Mahad Aly Rp250.000/Bulan, Ini Link Daftar Syarat Adminstrasinya

“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi Cek Bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II.