Kemenperin Tegaskan PHK Panasonic Holdings Tidak Terjadi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV- Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief menyatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Panasonic Holdings tidak terjadi di Indonesia. 

Febri menyebut bisnis Panasonic di Indonesia masih berjalan dan tetap menjadi salah satu basis produksi penting di kawasan Asia Tenggara.

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” kata Febri dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (13/5). 

Febri mengatakan, utilisasi atau kapasitas produksi terpasang industri elektronik di tanah air, saat ini memang sedang berada pada level yang rendah. Yakni 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025.

Sedangkan, sebelum masa pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6 persen. 

Baca Juga: KAI Beri Diskon 10 Persen Tiket Kereta dari dan menuju Daop Surabaya, Mulai 11-27 Mei 2025

Menurutnya, kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif.

“Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup,” ujarnya. 

Febri menyampaikan, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor. 

Pemerintah juga berupaya menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru di sektor tersebut. 

Ia melanjutkan, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat.

Baca Juga: Pekerja Sulit Cari Kerja hingga PHK, Apa Mitigasi Pemerintah? | Dipo Investigasi

“Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” terangnya. 

Febri menerangkan, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global.

Oleh karena itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.

Sebagai langkah konkret, Kemenperin terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui berbagai program.