JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengungkapkan premanisme bukan hanya merugikan pengusaha, tapi juga pedagang pasar dan masyarakat biasa.
Ia menyebut praktik-praktik premanisme tak jarang menggunakan atribut organisasi kemasyarakatan atau ormas.
"Ketika pengusaha atau investor bangun pabrik, tiba-tiba datang, alasannya biaya keamanan, biaya koordinasi. Kadang-kadang kalau tidak dikasih, truk-truk yang akan mengantarkan bahan-bahan bangunan itu dipalang tidak boleh masuk," kata Sarman dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (9/5).
"Saya rasa banyak yang viral ya. Truk-truk pengangkut kelapa atau berbagai komoditas unggulan dari satu daerah ke daerah lain itu, juga dipalak oleh preman. Kalau tidak bayar tidak bisa lewat jalan itu," lanjutnya.
Baca Juga: Menko Polhukam: Satgas Premanisme dan Ormas Dibentuk untuk Cegah Gangguan Investasi dan Pemalakan
Dalam satu hari, Sarman menyebut sopir truk bisa dimintai uang di beberapa titik oleh preman.
Ia mengatakan aksi premanisme juga terjadi di pasar tradisional. Pedagang pasar, kata dia, setiap harinya dimintai uang dengan alasan keamanan dan koordinasi. Tanpa ada karcis atau bukti lainnya.
"Itu setiap hari. Berapa sih keuntungan pedagang pasar itu," ujarnya.
Bahkan, kata dia, masyarakat yang akan membangun atau merenovasi rumah, didatangi preman.
Sarman mengaku memang belum ada data pasti mengenai jumlah kerugian akibat aksi premanisme.
Namun yang jelas, hal itu sudah meresahkan dan membuat investor enggan menanamkan uangnya di Indonesia.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV, Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.