Rosan Benarkan Danantara Minta Penundaan RUPS BUMN Non-Tbk, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - CEO Danantara Rosan Roeslani membenarkan pihaknya memberi arahan kepada BUMN berstatus bukan perusahaan terbuka atau Tbk, agar menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi lainnya. 

Rosan yang juga menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM itu mengatakan, hal tersebut dilakukan guna memastikan Danantara sebagai pemegang saham dapat mengawasi operasional secara baik dan benar.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat S-027/DI-BP/V/2025 tentang Arahan Terkait Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN.

Salah satu poinnya adalah penundaan seluruh RUPS BUMN dan anak perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga dilakukan kajian dan evaluasi menyeluruh oleh Danantara dan holding operasional.

Baca Juga: CEO Danantara Sebut Presiden Ingin Direksi BUMN yang Dipilih Jenjang Karirnya Jelas

"Danantara sebagai pemegang saham, sekaligus kan untuk melihat operasional ini secara baik dan benar dan untuk lebih menciptakan dan lebih mengefisiensikan juga. Jadi kembali lagi value creation dan Danantara kan juga mempunyai target-target yang dicanangkan," kata Rosan kepada wartawan, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Rosan memgungkap Presiden Prabowo kembali menekankan evaluasi dan asesmen terhadap BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara. Ia menjelaskan juga terkait arahan Presiden Prabowo terhadap pemilihan para pimpinan BUMN.

"Seperti saat memilih tim untuk Danantara, itu bisa dilihat kan itu adalah tim-tim yang memang yang terbaik di bidangnya, yang kata Bapak (Presiden) kan bilangnya yang cinta tanah air. Kalau cinta tanah air kan tidak melakukan hal yang negatif, korupsi, dan yang lain-lain," tutur mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat ini, seperti dikutip dari keterangan resmi Setkab. 

Baca Juga: Cadangan Devisa Indonesia Turun jadi 152,5 Miliar Dolar AS, Buat Bayar Utang dan Stabilisasi Rupiah

Rosan menyampaikan, komunikasi dan koordinasi dengan Presiden akan terus dilakukan secara intensif guna memastikan setiap langkah strategis Danantara sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pertemuan tersebut juga membahas terkait perkembangan Danantara serta arah investasi ke depan.

Sebelumnya saat Danantara Town Hall, Senin (28/4/2025), Presiden Prabowo Subianto meminta semua direksi badan usaha milik negara meninggalkan praktik tata kelola menyimpang. 

Tak hanya itu, Presiden juga meminta manajemen Danantara untuk mengevaluasi kinerja direksi BUMN.

Baca Juga: MK Akan Gelar Sidang 11 Gugatan Uji Formil dan Materiil UU TNI Hari Ini

”Saya serahkan kepada manajemen (BPI Danantara) untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, malas-malasan, melakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” kata Prabowo dalam wawancara seusai acara, seperti dikutip dari Kompas.id. 

Menindaklanjuti instruksi itu, Rosan pun memberikan instruksi larangan aksi korporasi melalui surat arahan terkait pelaksanaan RUPS dan aksi korporasi BUMN dan anak usaha BUMN tertanggal 5 Mei 2025.