Pelabuhan di Banten Diusulkan Jadi Alternatif Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor

JAKARTA, KOMPAS.TV - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan ada pelabuhan alternatif di daerah Banten untuk kegiatan ekspor-impor, agar tidak menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan mengatakan, pemanfaatan pelabuhan alternatif di luar Tanjung Priok bisa mengurangi kongesti atau antrean, serta meningkatkan efisiensi dan kepastian layanan ekspor-impor logistik.

Hal itu ia sampaikan disela acara halalbihalal dan forum group discussion yang diselenggarakan ALFI di Menara Kadin Jakarta, Jumat (25/4).

"Kami usulkan dan nanti sebentar lagi Pak Gubernur (Banten Andra Soni) akan sowan ke Bu Wamen (Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri) untuk bagaimana pelabuhan di Banten bisa menjadi opsi sebagai hub internasional untuk pelaksanaan ekspor dan impor," kata Akbar seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/4).

Baca Juga: Geram! Tanjung Priok Macet Parah, Pramono Minta Dishub Beri Sanksi ke Pengelola Pelabuhan

Ia menyebut, kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok pada Jumat (18/4) lalu, berdampak besar secara material, waktu pengiriman, hingga mengganggu reputasi logistik nasional.

Ia menyatakan, ALFI sudah mengusulkan kepada Wakil Menteri Perdagangan untuk mempertimbangkan pelabuhan di Banten sebagai hub internasional ekspor-impor.

Pelabuhan alternatif itu juga harus didukung konektivitas tol dan rel kereta dari kawasan industri besar di Cirebon hingga ke Surabaya. Sehingga bisa siap mendukung distribusi logistik nasional secara efisien.

Akbar menerangkan, saat ini terdapat tiga hingga empat Badan Usaha Pelabuhan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Macet Parah 8 Km di Tanjung Priok, MTI Ungkap Sederet Penyebab, Ada Kesalahan Kebijakan Pemerintah

Termasuk milik Krakatau Steel dan pemerintah daerah, yang dinilai siap berperan dalam mendukung arus logistik nasional.

"Artinya ada opsi untuk mengurangi kongesti dari pada pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok. Tentu ini tidak lain bagaimana isu selama ini biaya logistik kita selalu tinggi, tetapi juga kita tidak perlu memberikan biaya logistik yang murahan, tapi sebaliknya adalah affordable (terjangkau)," tutur Akbar.

Ia menuturkan, Indonesia memiliki lebih dari 2.000 pelabuhan yang menjadi tantangan besar dalam pengelolaan tata kelola logistik secara nasional, sehingga perlu pemetaan dan sinergi lintas kementerian dan lembaga.