JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan operator asing terkait sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) memprotes keberadaan QRIS dan GPN yang dinilainya sebagai bentuk hambatan perdagangan.
“Terkait dengan QRIS atau GPN, Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk Master atau Visa,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/4/2025).
Dia menyatakan Indonesia tidak akan memberikan perlakukan berbeda kepada operator sistem pembayaran asing, selama mereka bersedia mengikuti aturan main yang berlaku.
Ia menilai protes AS itu lebih karena kurang memahami aturan yang berlaku di Indonesia. Bukan substansi aturan terkait QRIS dan GPN.
Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu Perwakilan Bank Dunia, Bahas Potensi Pembiayaan dengan BUMN dan Danantara
“Untuk di sektor credit card tidak ada perubahan, kemudian sektor gateway ini mereka terbuka masuk di front end dan partisipasi dan ini level playing field dengan yang lain. Jadi ini masalahnya hanya penjelasan,” terangnya, seperti dipantau dari tayangan Breaking News Kompas TV.
Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan AS terkait penerapan QRIS. Namun hal itu bergantung pada kesiapan kedua negara.
Seperti yang dilakukan RI dengan negara-negara ASEAN sebelumnya.
Destry menegaskan, Indonesia pada dasarnya tidak membeda-bedakan negara yang menjalin kerja sama dalam sistem pembayaran digital ini.
“Kalau Amerika siap, kita (Indonesia) siap, kenapa tidak (untuk kerja sama)?” kata Destry, Senin (21/4/2025), seperti dikutip dari Antara.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.