Sri Mulyani Bertemu Perwakilan Bank Dunia, Bahas Potensi Pembiayaan dengan BUMN dan Danantara

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjajaki potensi pembiayaan dari Bank Dunia atau World Bank, yang lebih melibatkan sektor privat atau swasta. 

Pembahasan itu dilakukan bersama Chief Financial Officer Bank Dunia Anshula Kant, dan Treasurer Bank Dunia Jorge Familiar di Washington D.C, Amerika Serikat, Rabu (23/4/2025). 

Sri Mulyani mengatakan pertemuan ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Bank Dunia.

"Kami mendalami berbagai peluang pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk bagaimana mendorong keterlibatan sektor privat strategis," katanya, dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan, Jumat (25/4/2025).

Menkeu juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam instrumen pembiayaan yang diberikan Bank Dunia, terutama dalam mendukung negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satu topik penting yang dibahas adalah potensi kerja sama pembiayaan antara Bank Dunia dan BUMN serta Danantara. 

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Investasi BYD di Subang Terkendala Calo Tanah, Bukan Premanisme

Menurut Menkeu, skema pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk proyek pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat, seperti transportasi publik dan pengelolaan sampah. 

Dalam pengelolaan pembiayaan proyek, Menkeu kembali menegaskan Indonesia akan tetap menjaga aspek prudensi dan mitigasi risiko.

Sehari setelahnya, Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden European Investment Bank (EIB) Nadia Calviño di Washington D.C. 

Kemenkeu menyatakan pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Indonesia dan EIB dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang transisi energi dan pembangunan infrastruktur rendah emisi.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menekankan perhatian EIB terhadap pengembangan energi terbarukan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan mencapai target net zero emission pada 2060.

“Kami menjajaki potensi kerja sama yang lebih fleksibel dan komprehensif, khususnya di bidang teknologi yang mendukung proses transisi energi tersebut,” terang Menkeu.

Baca Juga: Danantara dan Qatar Investment Authority Kelola Dana 4 Miliar Dolar AS untuk Pembangunan di RI

Selain isu energi, kedua belah pihak juga membahas peluang dukungan pembiayaan dari EIB untuk pembangunan transportasi publik yang terintegrasi dan rendah emisi di Indonesia. 

Sri Mulyani menyampaikan, transportasi publik yang terkoneksi dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, guna menekan tingkat emisi karbon akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

"Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat kemitraan dengan mitra internasional untuk mempercepat pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan," ucap Menkeu.