JAKARTA, KOMPAS TV – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan agar lebih ramping dan diisi oleh para profesional.
Instruksi tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, langkah ini bertujuan memperkuat manajemen BUMN serta meningkatkan kepercayaan pasar.
Baca Juga: Dirut dan Wadirut BRI Diganti, Ini Susunan Dewan Direksi dan Komisaris Terbaru
“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat, dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (26/3/2025).
Menurutnya, perampingan ini tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris tetap mencakup perwakilan dari kementerian teknis terkait.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” ujarnya.
Selain membahas struktur komisaris BUMN, rapat tersebut juga menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah. Airlangga menegaskan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil secara fundamental.
“Ya rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” katanya.
Sementara di hari yang sama, untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan komisaris BUMN perbankan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menetapkan struktur baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Menara BTN, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.