Sort by  

Search Tag "kpk"

Search Tag "kpk"

08:44
08:44
26 September 2017
Aksi "Walk Out" Warnai Sidang Paripurna DPR

De Javu atau sekelumit peristiwa yang seakan terulang kembali. Rasanya kata ini cocok untuk menggambarkan situasi digedung dewan siang ini.

Saat hujan interupsi mewarnai sidang paripurna DPR pada Selasa 26 September 2017, pimpinan sidang paripurna yang juga wakil ketua DPR Fahri Hamzah langsung mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat atas laporan kerja para anggota pansus hak angket KPK.

Akibatnya tiga fraksi, Gerindra, PKS dan PAN memilih walk out karena merasa keberatan mereka atas permintaan perpanjanga masa kerja yang diajukan oleh anggota pansus KPK tidak digubris oleh Fahri.

26 September 2017
Aksi "Walk Out" Warnai Sidang Paripurna DPR

De Javu atau sekelumit peristiwa yang seakan terulang kembali. Rasanya kata ini cocok untuk menggambarkan situasi digedung dewan siang ini.

Saat hujan interupsi mewarnai sidang paripurna DPR pada Selasa 26 September 2017, pimpinan sidang paripurna yang juga wakil ketua DPR Fahri Hamzah langsung mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat atas laporan kerja para anggota pansus hak angket KPK.

Akibatnya tiga fraksi, Gerindra, PKS dan PAN memilih walk out karena merasa keberatan mereka atas permintaan perpanjanga masa kerja yang diajukan oleh anggota pansus KPK tidak digubris oleh Fahri.

02:11
02:11
26 September 2017
Pansus Angket Tak Sampaikan Kesimpulan di Rapat Paripurna

Pansus angket KPK tidak bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi kepada DPR dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Pansus belum bisa menghadirkan KPK yang menjadi subyek dan obyek pansus angket.

Kesimpulan dan rekomendasi angket KPK tidak bisa dibuat karena belum mendengar konfirmasi dari pihak KPK. Selama 60 hari masa kerja pansus angket tidak bisa menghadirkan KPK yang menunggu hasil uji materi undang-undang md3 di Mahkamah Konstitusi.

26 September 2017
Pansus Angket Tak Sampaikan Kesimpulan di Rapat Paripurna

Pansus angket KPK tidak bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi kepada DPR dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Pansus belum bisa menghadirkan KPK yang menjadi subyek dan obyek pansus angket.

Kesimpulan dan rekomendasi angket KPK tidak bisa dibuat karena belum mendengar konfirmasi dari pihak KPK. Selama 60 hari masa kerja pansus angket tidak bisa menghadirkan KPK yang menunggu hasil uji materi undang-undang md3 di Mahkamah Konstitusi.

15:33
15:33
26 September 2017
Ramai Korupsi, Salah Partai Politik?

Kendaraan partai politik wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin bertarung dalam kandidasi kepala daerah. Sosok calon pemimpin daerah bisa saja tidak berlatar belakang politik. Tapi, untuk bisa dicoblos oleh pemilih, undang undang mengharuskan sosok tersebut diusung oleh partai politik. 

Celakanya, sistem rekrutmen dan rutinitas di partai politik dinilai sangat feodal dan lekat dengan perilaku koruptif. 

Untuk bisa dicalonkan partai tertentu, kepala daerah butuh modal uang. Sudah bukan rahasia umum, parpol membanderol harga yang fantastis untuk menambatkan dukungannya. Alasannya sederhana, parpol butuh dana untuk menjamu peserta yang hadir dalam tiap rapat kerja, musyawarah lokal hingga nasional, hingga dana untuk kampanye.

Lantas, kandidat pemimpin yang diusung partai tidak punya pilihan untuk mencari sumber sumber untuk melunasi biaya yang timbul sebagai konsekuensinya.

26 September 2017
Ramai Korupsi, Salah Partai Politik?

Kendaraan partai politik wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin bertarung dalam kandidasi kepala daerah. Sosok calon pemimpin daerah bisa saja tidak berlatar belakang politik. Tapi, untuk bisa dicoblos oleh pemilih, undang undang mengharuskan sosok tersebut diusung oleh partai politik. 

Celakanya, sistem rekrutmen dan rutinitas di partai politik dinilai sangat feodal dan lekat dengan perilaku koruptif. 

Untuk bisa dicalonkan partai tertentu, kepala daerah butuh modal uang. Sudah bukan rahasia umum, parpol membanderol harga yang fantastis untuk menambatkan dukungannya. Alasannya sederhana, parpol butuh dana untuk menjamu peserta yang hadir dalam tiap rapat kerja, musyawarah lokal hingga nasional, hingga dana untuk kampanye.

Lantas, kandidat pemimpin yang diusung partai tidak punya pilihan untuk mencari sumber sumber untuk melunasi biaya yang timbul sebagai konsekuensinya.

02:43
02:43
26 September 2017
Komisi III DPR Gelar RDP dengan KPK

Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR mempermasalahkan prosedur penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK.

Adu argumen kembali terjadi antar komisi III dengan KPK yang membahas berbagai teknis dan prosedural yang dilakukan oleh KPK selama ini.

26 September 2017
Komisi III DPR Gelar RDP dengan KPK

Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR mempermasalahkan prosedur penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK.

Adu argumen kembali terjadi antar komisi III dengan KPK yang membahas berbagai teknis dan prosedural yang dilakukan oleh KPK selama ini.

17:35
17:35
26 September 2017
Marak Korupsi Kepala Daerah, Ada Apa?

Satu per satu kepala daerah mendarat di Gedung KPK Jakarta. Tidak secara terhormat tetapi dengan mengenakan ropi oranye KPK pertanda sang kepala daerah tersangkut korupsi.

Ketua ICW Donal Fariz menilai, korupsi yang marak dilakukan pejabat daerah bisa karena dua faktor. Pertama karena faktor kultural, yakni ketamakan penguasa. Donal mencontohkan korupsi yang dilakukan salah seorang kepala daerah dengan barang bukti hingga 400 miliar rupiah. Kedua, korupsi terjadi karena faktor struktural. 

Kepala daerah terpaksa mencari dana untuk mengembalikan mahar politik dari partai yang digunakan untuk maju. Sistem di partai politik di Indonesialah yang memaksa pejabat daerah mencari uang agar bisa balik modal.

Jika KPK terus menjaring OTT, Prof Juanda, ahli hukum tata negara memprediksi, per harinya ada saja bupati yang terciduk KPK.

 

26 September 2017
Marak Korupsi Kepala Daerah, Ada Apa?

Satu per satu kepala daerah mendarat di Gedung KPK Jakarta. Tidak secara terhormat tetapi dengan mengenakan ropi oranye KPK pertanda sang kepala daerah tersangkut korupsi.

Ketua ICW Donal Fariz menilai, korupsi yang marak dilakukan pejabat daerah bisa karena dua faktor. Pertama karena faktor kultural, yakni ketamakan penguasa. Donal mencontohkan korupsi yang dilakukan salah seorang kepala daerah dengan barang bukti hingga 400 miliar rupiah. Kedua, korupsi terjadi karena faktor struktural. 

Kepala daerah terpaksa mencari dana untuk mengembalikan mahar politik dari partai yang digunakan untuk maju. Sistem di partai politik di Indonesialah yang memaksa pejabat daerah mencari uang agar bisa balik modal.

Jika KPK terus menjaring OTT, Prof Juanda, ahli hukum tata negara memprediksi, per harinya ada saja bupati yang terciduk KPK.

 

00:30
00:30
26 September 2017
Djarot Ke KPK untuk Kerja Sama Cegah Korupsi

Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/09). Kedatangan Djarot adalah untuk menandatangani  kerjasama terkait pengawasan pajak dan retribusi.

Menurut mantan bupati Blitar ini, kerja sama dengan KPK adalah tindak lanjut integrasi pajak dan retribusi daerah di wilayah ibu kota.

Kerja sama ini akan jadi pedoman data dan informasi PKB dan PBB – P2, pemblokiran tunggakannya, serta ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Kerja sama ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi.

26 September 2017
Djarot Ke KPK untuk Kerja Sama Cegah Korupsi

Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/09). Kedatangan Djarot adalah untuk menandatangani  kerjasama terkait pengawasan pajak dan retribusi.

Menurut mantan bupati Blitar ini, kerja sama dengan KPK adalah tindak lanjut integrasi pajak dan retribusi daerah di wilayah ibu kota.

Kerja sama ini akan jadi pedoman data dan informasi PKB dan PBB – P2, pemblokiran tunggakannya, serta ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Kerja sama ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi.

07:40
07:40
24 September 2017
DPR, Wakil Siapa? - Catatan KompasTV

Menjelang berakhirnya masa kerja pangsus angket DPR terhadap KPK, tuduhan serius dilemparkan. Kata anggota pansus, Ketua KPK terindikasi korupsi pada jabatan sebelumnya. Inikah amunisi baru atau sekadar upaya mencari kesalahan? Berikut Catatan KompasTV minggu ini. 

24 September 2017
DPR, Wakil Siapa? - Catatan KompasTV

Menjelang berakhirnya masa kerja pangsus angket DPR terhadap KPK, tuduhan serius dilemparkan. Kata anggota pansus, Ketua KPK terindikasi korupsi pada jabatan sebelumnya. Inikah amunisi baru atau sekadar upaya mencari kesalahan? Berikut Catatan KompasTV minggu ini. 

01:07
01:07
24 September 2017
Ini Dia Rentetan OTT KPK Selama Periode 30 Hari

KPK terlihat sedang giat giatnya menyapu kasus korupsi di daerah. Dalan kurun waktu kurang dari 30 hari, KPK sudah menangani empat operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah.

Mereka yang ditangkap diduga terlibat suap proyek infrastruktur di daerahnya.

Mereka yang terkena OTT KPK adalah Wali Kota Tegal Siti Mashita (29 Agustus), Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (13 September), Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (15 September), dan terakhir Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi.

24 September 2017
Ini Dia Rentetan OTT KPK Selama Periode 30 Hari

KPK terlihat sedang giat giatnya menyapu kasus korupsi di daerah. Dalan kurun waktu kurang dari 30 hari, KPK sudah menangani empat operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah.

Mereka yang ditangkap diduga terlibat suap proyek infrastruktur di daerahnya.

Mereka yang terkena OTT KPK adalah Wali Kota Tegal Siti Mashita (29 Agustus), Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (13 September), Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (15 September), dan terakhir Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi.

01:33
01:33
24 September 2017
Ayah – Anak Wali Kota Cilegon Pernah Tersandung Korupsi

Tidak hanya wali kota Cilegon yang juga kader Golkar Iman Ariyadi yang terjerat kasus korupsi. Ayah kandungnya, Aat Syafaat, pernah tersandung kasus korupsi pembangunan dermaga pada tahun 2012. Kala itu, Aat menjabat wali kota Cilegon.

Aat yang menjabat wali kota dua periode diduga merekayasa pemenang lelang dan menggelembungkan harga pembangunan dermaga. Total kerugian negara akibat tindakan ini diprediksi mencapai Rp 11,5 miliar.

Pada maret 2013, Aat terbukti bersalah. Majelis hakim tipikor menjatuhkan Aat hukuman tiga tahun dan enam bulan penjara.

Menanggapi OTT KPK di Cilegon, Banten, Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai, maraknya korupsi di daerah adalah karena lemahnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Catatan ICW, sejak tahun 2008, kasus korupsi yang menjerat kepala daerah mencapai 78 kasus. ICW beranggapan, fungsi pencegahan di instansi internal di daerah harus lebih maksimal.

24 September 2017
Ayah – Anak Wali Kota Cilegon Pernah Tersandung Korupsi

Tidak hanya wali kota Cilegon yang juga kader Golkar Iman Ariyadi yang terjerat kasus korupsi. Ayah kandungnya, Aat Syafaat, pernah tersandung kasus korupsi pembangunan dermaga pada tahun 2012. Kala itu, Aat menjabat wali kota Cilegon.

Aat yang menjabat wali kota dua periode diduga merekayasa pemenang lelang dan menggelembungkan harga pembangunan dermaga. Total kerugian negara akibat tindakan ini diprediksi mencapai Rp 11,5 miliar.

Pada maret 2013, Aat terbukti bersalah. Majelis hakim tipikor menjatuhkan Aat hukuman tiga tahun dan enam bulan penjara.

Menanggapi OTT KPK di Cilegon, Banten, Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai, maraknya korupsi di daerah adalah karena lemahnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Catatan ICW, sejak tahun 2008, kasus korupsi yang menjerat kepala daerah mencapai 78 kasus. ICW beranggapan, fungsi pencegahan di instansi internal di daerah harus lebih maksimal.

VIDEO LAINNYA
VIDEO LAINNYA
About Us   •   Terms Of Service   •   Contact Us  •   Career         social icon social icon social icon social icon social icon social icon

social icon social icon social icon social icon social icon social icon

About Us   /   Terms Of Service   /   Contact Us /   Career

© 2017 KOMPASTV Network. All rights reserved.

loading icon