Viral Mantan Anggota TNI Ruslan Buton Tulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur dari Jabatannya
Ruslan Buton, mantan anggota TNI Angkatan Darrat yang juga Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kembali ke artikel...
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
1-0 dari 0 komentar
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:29
DIINCAR MANCHESTER UNITED DAN LIVERPOOL, RAPHINHA TEGASKAN MASIH BERKOMITMEN PENUH LANJUTKAN KARIERNYA DI LEEDS    LIVERPOOL SERIUSI TRANSFER PEMAIN NAPOLI, KALIDOU KOULIBALY, DI MUSIM PANAS    JUVENTUS DAN BARCELONA TERTARIK DATANGKAN PEMAIN MANCHESTER CITY, SERGIO AGUERO   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN SESALKAN PERISTIWA SEORANG TAHANAN NARKOTIKA LAPAS KELAS III PALU KABUR   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA MINTA KEMENTERIAN PUPR DUKUNG PROGRAM NORMALISASI SUNGAI   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: NORMALISASI SUNGAI DI JAKARTA AKAN TETAP DILAKUKAN UNTUK ANTISIPASI BANJIR   WAGUB DKI SEBUT BELUM ADA LAPORAN PENYELEWENGAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK PEDAGANG DI PASAR TANAH ABANG   HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL, KETUA KPK FIRLI BAHURI: PERAN PEREMPUAN SANGAT DIPERLUKAN BERANTAS KORUPSI   DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MINTA PEMDA OPTIMALKAN PERAWATAN PASIEN COVID-19 BERGEJALA RINGAN DAN TANPA GEJALA   KPK SURATI 239 PENYELENGGARA NEGARA YANG BELUM MELENGKAPI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)   KPK MINTA PENYELENGGARA NEGARA LENGKAPI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)   KEMENKES GELAR VAKSINASI COVID-19 MASSAL BAGI KELOMPOK LANSIA DI DKI JAKARTA SELAMA EMPAT BULAN   PEMPROV DKI JAKARTA MULAI DATA PENERIMA MANFAAT KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS) TAHAP 1   OMBUDSMAN MINTA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) TOL MENGAKOMODASI ASPIRASI PUBLIK