Pimpinan Komisi II Desak Sofyan Djalil Mundur dari Menteri ATR/BPN
Alasan mendesak Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mundur karena hingga kini persoalan perebutan tanah antara pengusaha dan warga di Indonesia tak kunjung selesai. 
Kembali ke artikel...
mr mhangun
Sabtu, 23 Oktober 2021, 11:01 WIB
usul yg bagus semoga presiden mendengarkan & menindaklanjuti usulan dr agt dpr ri tsb.
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Djoko Utomo
Jumat, 22 Oktober 2021, 13:31 WIB
ini penyakit lama tidsk berdiri sendiri harus dikoordinasikan dg aparat hukum juga untuk mengatasi ini. ini adalah benang kusut yg melibatkan banyak pihak. tapi ini memang harus diselesaikan dg tangan besi.
ardiansyah ardiansyah
Jumat, 22 Oktober 2021, 10:10 WIB
sebaiknya segera diselidiki sepak terjang anggota dpr ini. dia menyuruh mundur disaat skrg menteri membuat satgas anti mafia tanah yg skrg membuat kalang kabut para mafia tanah. org politik sangat pintar membuat pernyataan seolah olah dia sedang membantu. org ini zona nyamannya sedang terusik
Sawer Gos
Jumat, 22 Oktober 2021, 06:11 WIB
trus ganti nya siapa, biar mafia tanah ini bisa segera di berantas?... masalah kolusi di internal atr/bpn sangat sistemik & sdh berlamgsung lama sekali, butuh gebrakan dan terobosan serta tindakan tegas... atau mungkin perlu dibentuk komisi khusus seperrti kpk utk. memberantas masalah ini.
Dolenz Norman
Kamis, 21 Oktober 2021, 20:19 WIB
betul itu....tdk tegas tdk ada perubahan/reformasi birokrasi di atr/bpn....copot sj...sy setuju sekali pak....
Megah Cell
Kamis, 21 Oktober 2021, 11:27 WIB
permasalahan ini setiap waktu trus berulang krn sanksi thdp asn ringan apabila ad sanksi yg tegas kpd asn misal pemecatan dan sanksi pidana bila terlibat mafia mk mrk tdk akan ikur bermain
1-6 dari 6 komentar
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:13
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19